Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PPUI menduga Charoen Pokphand kartel perunggasan

BANDUNG: Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia menyayangkan adanya suntikan kredit yang diterima PT Charoen Pokphand Indonesia dari sejumlah perbankan yang beroperasi di dalam negeri.Padahal, pada saat yang bersamaan cukup banyak usaha unggas rakyat

BANDUNG: Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia menyayangkan adanya suntikan kredit yang diterima PT Charoen Pokphand Indonesia dari sejumlah perbankan yang beroperasi di dalam negeri.Padahal, pada saat yang bersamaan cukup banyak usaha unggas rakyat yang gulung tikar akibat dugaan praktik kartel perunggasan oleh perusahaan tersebut.Sekretaris Presidium Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Aswin Pulungan menilai seharusnya bank-bank di dalam negeri menunjukkan keberpihakan kepada para peternak unggas rakyat ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), tidak malah mendukung usaha penanaman modal asing (PMA) dengan suntikan kredit besar.“Kami menilai dengan kucuran dana yang cukup besar ini, akan semakin banyak PMDN dan ternak rakyat yang hancur karena usahanya akan terus tergerus,” katanya, hari ini.Seperti diberitakan sejumlah media massa, PT Charoen Pokphand Indonesia mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar US$250 juta dari sejumlah perbankan beberapa waktu lalu.Bank penyalur kredit tersebut yaitu BCA, DBS Bank, Bank Mandiri, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank ICBC Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, ANZ Panin Bank, Rabobank International Indonesia, Bank Commonwealth, Chang Hwa Commercial Bank, Mega International Commercial Bank, dan Cathay United Bank.“Perusahaan PMA tersebut untung sebesar Rp2,2 triliun pada 2010 sedangkan banyak peternak rakyat yang gulung tikar. Kami sebetulnya ingin mengetahui perbandingan kredit yang diberikan oleh bank kepada PMA dan PMDN atau peternak rakyat,” katanya.Aswin meminta pemerintah serius memperhatikan persoalan sektor perunggasan di dalam negeri. Dia bahkan menilai pemerintah cenderung membutakan diri terhadap hancurnya usaha peternak dalam negeri.Padahal pemerintah, katanya, merupakan institusi yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini membela usaha unggas rakyat. “Tetapi, yang terjadi malah membiarkan pengedukan devisa dalam negeri ke luar negeri,” katanya.(api)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Yanto Rachmat Iskandar

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper