JAKARTA: Adanya usulan perubahan status Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menjadi BUMN ke-2, setelah PT Pertamina (Persero), dikhawatirkan akan menghilangkan independensi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu. Kepala BP Migas R. Priyono menilai status BP Migas saat ini sebagai BHMN sudah sangat independen karena tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Agak lucu ya [kalau BP Migas menjadi BUMN], karena kalau terjadi dispute dengan kontraktor yang sampai ke arbitrase, dan kita kalah, itu kan larinya ke pemerintah. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya, hari ini. Namun, bila BP Migas tetap sebagai BHMN, imbuhnya, dispute yang terjadi antara BP Migas dengan kontraktor migas cukup diselesaikan di tingkat BP Migas, tanpa harus melibatkan pemerintah. Dia mencontohkan, dalam proses pemenuhan kontrak ekspor gas dari Lapangan Gajah Baru, Kepulauan Natuna yang dioperasikan Premier Oil BV ke pembeli Singapura bisa saja menimbulkan dispute yang berujung arbitrase. “Kemungkinan dispute itu kan bisa saja terjadi. Kalau BP Migas kalah dan posisinya sebagai BUMN, larinya langsung ke pemerintah. Aset pemerintah yang di luar negeri juga bisa tersandera,” kata Priyono. Sebelumnya, Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengusulkan agar status BP Migas diubah menjadi BUMN, guna memperbaiki sistem tata kelola industri migas di Tanah Air. “BP Migas diubah saja menjadi BUMN migas ke-2, dan diberi Kuasa Pertambangan wilayah tertentu yang tidak [mampu] dikelola sendiri oleh Pertamina. Dengan demikian, tata kelola industri migas kita menjadi lebih baik,” ujarnya.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
