JAKARTA:Pemerintah meyakini PT Freeport Indonesia akan merespons positif rencana untuk melakukan renegosiasi kontrak jika memang dilakukan, apalagi menyusul telah adanya UU tentang pertambangan mineral dan batubara yang baru.Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan sampai saat ini pemerintah memang belum memulai untuk melakukan renegosiasi, yaitu duduk bersama dengan Freport.“Saya meyakini Freeport juga memahami kondisi sudah sangat berubah dibandingkan puluhan tahun lalu. kita memerlukan untuk win win. Kita menghormati kontrak , tapi juga kita harus menghormati adanya UU Minerba kita yang baru. Di sinilah pentingnya kita duduk sama-sama dengan semangat win win solution,” kata Hatta menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden hari ini.Ketika ditanyakan kepatuhan Freeport melaksanakan seluruh kewajibannya, Hatta mengatakan dia telah mendapatkan laporan bahwa telah dibayarkan.Saat ditanyakan kapan akan dilakukan renegosiasi, Hatta tidak memberitahukannya. “Sejauh ini yang saya dapat laporan dari Menkeu, ada datanya, semuanya dibayar.Kalau ada dispute saya tidak tahu,” kata Hatta.Seperti diketahui pemerintah terus mengupayakan renegosiasi kontrak tambang termasuk kontrak PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite yakin pada dasarnya seluruh perusahaan tambang mau diundang bertemu pemerintah untuk diajak renegosiasi. Pemerintah, lanjutnya, ingin agar renegosiasi juga bisa membuat perusahaan tambang membayar royalti dengan benar. Berdasarkan PP No.13 Tahun 2000, tarif royalti untuk tembaga adalah 4%, emas 3,75% dan perak 3,25% (Bisnis, 27 September 2011).(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
