Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pugar hanya fokus pada peralatan

JAKARTA: Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) dinilai tidak tepat sasaran karena hanya fokus pada penyediaan peralatan, tanpa memikirkan peningkatan produksi petani garam.Anggota Presidium Aliansi Asosiasi Petani Garam Indonesia Faisal Baidlawi

JAKARTA: Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) dinilai tidak tepat sasaran karena hanya fokus pada penyediaan peralatan, tanpa memikirkan peningkatan produksi petani garam.Anggota Presidium Aliansi Asosiasi Petani Garam Indonesia Faisal Baidlawi mengatakan lewat Pugar pemerintah melupakan lima hal dalam peningkatan produksi petani.Kelima hal itu yakni perbaikan saluran sekunder dan primer, pembuatan waduk bersama untuk penampungan air laut yang baru masuk ke tambak garam, serta perbaikan tanggul luar dan dalam. Hal lainnya yakni penataan ulang meja kristalisasi dan meja evaporasi serta infrastruktur bagi daerah terisolir. "Misalnya di Sampang ada daerah terisolisir. Petani untuk sampai ke sana sulit. Berangkat dari rumahnya jam 8 pagi, sampai tambak jam 11, jam 2 pulang, ya tidak balik lagi. Intensitas dia di sana cuma tiga jam," tuturnya pada akhir pekan.Faisal mempertanyakan alasan pemerintah menurunkan dana untuk penyediaan alat-alat. Padahal, alat-alat itu sudah disiapkan petani di awal musim. Dana Pugar untuk penyediaan alat pun belum juga turun hingga pertengahan musim. Berbeda dengan rencana pemerintah menurunkannya pada Maret 2011."Petani punya dua meja kristalisasi butuh kincir angin. Awal musim sudah beli, mau dikasih empat ya percuma. Kalau alat-alat lain petani sudah punya karena membeli di awal musim," paparnya.Selain tidak tepat sasaran, menurut dia, Pugar juga tidak cepat menurunkan dananya. Dia mencontohkan di Pamekasan anggaran belum cair sama sekali. Lain lagi di Sampang, baru dicairan dana pertama pada medio Agustus. Sumenep juga baru diturunkan pada pertengahan musim. Dari pengamatannya di lapangan, Faisal memprediksi alokasi dana Pugar tidak berdasarkan luas wilayah sasaran."Ini ada kecenderungan sama di setiap kabupaten. Kami menengarai KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan] pada dasarnya tidak siap, data tidak akurat. Bayangkan 4.250 ha dengan 900 ha hampir sama dananya. Bisa-bisa terjadi kecemburuan sosial," paparnya. (tw) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Nadya Kurnia
Sumber : Gloria Natalia

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper