JAKARTA: Komisi XI DPR menyetujui penambahan anggaran 2012 lebih besar dari yang dipatok di RAPBN untuk tiga lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi menuturkan penambahan anggtaran tersebut diperlukan untuk mendukung kinerja tiga badan tersebut. Akan tetapi, sumber penambahan anggaran diupayakan tidak berasal dari pinjaman.
"Terkait dengan penambahan tersebut, perlu ada pertemuan dengan Menteri Keuangan agar penambahan tidak berasal dari utang," ujarnya hari ini.
BPK mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp506 miliar dari anggaran yang dipatok sebesar Rp2,84 triliun. Dengan penambahan itu, lembaga auditor pemerintah ini bakal menerima dana sebesar Rp3,34 triliun.
Sementara itu BPS mendapatkan persetujuan penambahan anggaran sebesar Rp466 miliar, dari Rp2,31 triliun dalam RAPBN 2012 menjadi Rp2,77 miliar.
BPKP disetujui memperoleh tambahan dana sebesar Rp45,62 miliar, dari RAPBN 2012 yang dipatok Rp837,7 miliar.
Plh Sekretaris Jenderal BPK Nizam Burhanuddin menyatakan penambahan dana digunakan untuk membiayai kegiatan audit.
"Kami menginginkan dana tambahan tidak berasal dari utang, dan kami memang membutuhkan dana tersebut untuk mendukung kegiatan kami," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Akuntan Negara BPKP Ardan Adiperdana menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan sumber dana untuk penambahan anggaran tersebut.
"Kalaupun ada pinjaman, dana tersebut kami gunakan untuk membiayai pendidikan. Itu masuk kategori investasi sumberdaya manusia," ujarnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
