Pemerintah-DPR selisih paham soal tarif listrik

JAKARTA: Pemerintah dan DPR berselisih paham mengenai rencana kenaikan tarif tenaga listrik 10% pada April 2012. Apabila kebijakan tersebut batal diterapkan, defisit anggaran yang direncanakan 1,5% PDBberpotensi membengkak berpotensi membengkak menjadi
News Editor
News Editor - Bisnis.com 21 September 2011  |  18:30 WIB

JAKARTA: Pemerintah dan DPR berselisih paham mengenai rencana kenaikan tarif tenaga listrik 10% pada April 2012. Apabila kebijakan tersebut batal diterapkan, defisit anggaran yang direncanakan 1,5% PDBberpotensi membengkak berpotensi membengkak menjadi 1,8% PDB.Dalam rapat kerja dengan pemerintah, hari ini, mayoritas anggota komisi energi DPR menolak usulan pemerintah untuk menaikan tariff tenaga listrik (TTL) pada April 2012.Sementara pemerintah, yang diwakili oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, bertahan pada prinsipnya, di mana kenaikan TTL merupakan bagian dari kebijakan subsidi listrik secara keseluruhan pada tahun depan. Alhasil, pembahasan menjadi tak tuntas, dan dilanjutkan pada Senin, pekan depan.“Salah satu hal penting untuk terus meningkatkan elektrifikasi, menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal, serta mengendalikan inflasi, penting bagi kami untuk menjaga agar subsidi tidak terus membengkak. Maka pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp40,5 triliun, dengan asumsi ada kenaikan TTL 10%,” jelas Hatta.Menurutnya, perhitungan subsidi listrik sebesar Rp40,5 triliun atau 0,6% dari PDB dalam RAPBN 2012 didasarkan pada sejumlah asumsi dan parameter  yang sangat memengaruhi alokasi anggarannya. Antara lain, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, nilai tukar Rp8.800 per dollar AS, margin usaha PT. PLN sebesar 7%, perkiraan peningkatan penjualan tenaga listrik 10,4% dari realisasi 2011, dan perkiraan susut jaringan 8,5%.Harry Azhar Azis, Ketua Komisi XI DPR, mengungkapkan estimasi penghematan subsidi yang bisa dihasilkan dari kenaikan TTL 10% sekitar Rp20 triliun dalam RAPBN 2012. Artinya, jika kebijakan tersebut mendapat resistensi dari komisi terkait dan batal dilaksanakan, maka defisit anggaran bisa bertambah sekitar 0,3% PDB atau menjadi 1,8% PDB.“Kalau TDL batal naik, beban anggaran bertambah sekitar Rp20 triliun. iru sama dengan sekitar 0,3% PDB. Jadi defisit bisa naik dari 1,5% menjadi 1,8%,” ujar dia.Alternatifnya, kata Harry, pemerintah bisa menukarnya dengan menaikan harga BBM bersubsidi atau melakukan efisiensi belanja pegawai, sesuai dengan potensi penghematan yang hilang. Namun, jika pembengkakan defisit yang dipilih, maka postur RAPBN 2012 yang telah disusun pemerintah harus dirombak lagi.Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsa mengatakan rencana kenaikan TTL memang ada di Nota Keuangan dan RAPBN 2012, tetapi belum dilengkapi dokumen hasil kajian yang rinci dan jelas. Sebelum menyetujui, kata dia, komisi energi perlu mempelajari efek domino dari kebijakan tersebut terhadap inflasi dan beban penggunanya."Yang mau dinaikkan itu kalangan mana saja, dan bagaimana efeknya. Setelah itu baru bisa diputuskan hari Senin nanti," ungkapnya.Menurutnya, saat ini Komisi VII DPR belum mengeluarkan sikap mengenai usulan subsidi listrik tahun depan, termasuk rencana kenaikan TDL ini. Pasalnya, masing-masing fraksi masih harus melakukan pembahasan."Pandangan fraksi akan dilihat. Kita buat surat pengantar agar kajian dipelajari, Senin kita dengar pandangan. Apakah setuju, tidak setuju, atau setuju dengan catatan," katanya.Ismayatun, Anggota Komisi VII DPR, mempertanyakan konsistensi pemeritnah dalam mengendalikan subsidi listrik. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ketika besaran kenaikan TTL industri disepakati10%, ternyata realisasinya lebih besar dari kesepakatan.“Kami tidak mau masyarakat industri datang ke sini mengajukan hal yang sama. Saya minta hal ini benar-benar kita bicarakan secara maksimal dan tidak segera menjadi keputusan bersama di Komisi VII,” tegasnya.Penolakan juga datang dari anggota komisis energi lainnya, Syamsul Bahri. Menurutnya, PLN perlu membuktikan terlebih dahulu kerja kerasnya dalam melakukan efisiensi, sebelum menerapkan kenaikan TTL.“Penyesuaian TTL 10% tidak pas pada momentum sekarang sebelum PLN melakukan upaya-upaya maksimal yang bisa meyakinkan public bahwa PLN berjuang mati-matian meningkatkan efisiensi,” tegasnya. (Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top