'Hapus utang LN untuk program'

JAKARTA: Pemerintah diminta membatasi bahkan menghapus sama sekali utang luar negeri untuk membiayai program pemerintah, lantaran dinilai tidak efektif dan tidak berdampak langsung kepada perekonomian nasional.Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP menuturkan
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 21 September 2011  |  15:48 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta membatasi bahkan menghapus sama sekali utang luar negeri untuk membiayai program pemerintah, lantaran dinilai tidak efektif dan tidak berdampak langsung kepada perekonomian nasional.Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP menuturkan pinjaman luar negeri untuk membiayai program sejauh ini tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat."Untuk itu kami saat ini minta kepada pemerintah untuk membatasi ataupun tidak menarik utang luar negeri untuk membiayai program," ujarnya hari ini.Menurut Dolfie, sejauh ini pinjaman luar negeri yang dinilai masih memberikan dampak langsung kepada perekonomian adalah untuk pinjaman proyek. Hal ini karena pinjaman proyek masih terlihat secara fisik hasilnya."Seperti halnya untuk membangun infrastruktur, utang untuk membiayai proyek masih bisa diterima," lanjut Dolfie.Sementara itu, dari data yang dirilis Kementerian Keuangan pekan ini diketahui bahwa serapan utang untuk program hingga akhir Agustus mencapai Rp3,07 triliun atau 15,5% dari pagu 2011 sebesar Rp19,2 triliun.Akan tetapi jika dibandingkan dengan 2010, pagu utang luar negeri untuk pembiayaan program 2011 mengalami penurunan sebesar 33,72%, dari sebelumnya Rp28,97 triliun.Terkait dengan pinjaman proyek, hingga akhir bulan lalu terserap Rp9,15 triliun atau 23,4% dari pagu yang dipatok sepanjang tahun ini sebesar Rp36,97 triliun.Beberapa lembaga keuangan yang menjadi kreditor pemerintah untuk utang tersebut adalah World Bank, Asia Development Bank (ADB), Jepang, Perancis, serta Islamic Development Bank (IDB).Dana-dana tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan perubahan iklim, dukungan terhadap pemerintahan lokal, pemberdayaan masyarakat, hingga penanggulangan bencana.Saat ditanya mengenai permintaan itu, Sekjen Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas Slamet Senoaji memilih tidak berkomentar."Saya mending tidak berkomentar dulu, meskipun kami melihat pinjaman untuk mendanai program pemerintah sebenarnya bagus," katanya. (ea) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top