JAKARTA: Pemerintah mengakui perlu adanya perbaikan iklim investasi di sektor minyak dan gas bumi seiring dengan kebutuhan energi nasional yang masih sangat besar, yakni 8 juta barel minyak ekuivalen per hari di 2025.Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kebutuhan energi itu merupakan tantangan besar karena saat ini produksi migas Indonesia hanya di kisaran 2,5 juta barel minyak ekuivalen per hari.”Ini sebuah tantangan bagi komunitas migas. Bayangkan kalau kita stagnan, artinya sektor oil and gas kita hanya produksi 2,5 juta barel ekuivalen, dibandingkan kebutuhan kita 8 juta barel ekuivalen di 2025. Kita ingin penuhi itu, kita ingin adanya energi suplai yang memadai,” ujarnya di sela-sela pembukaan acara “Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE 2011)” hari ini.Hatta mengatakan untuk menjamin ketersediaan oil and gas dan agar Indonesia tidak semakin banyak impor, maka investasi perlu ditingkatkan. Selain itu, kegiatan eksplorasi, temuan-temuan baru serta EOR (Enhanced Oil Recovery) juga harus ditingkatkan.”Semua itu investasi dan investasi akan datang kalau iklim investasinya kita bangun, jangan business as usual. Masalah cost recovery kita benahi, masalah tumpang tindih lahan, perizinan. Kita ingin inovasi, perlu perbaikan iklim investasi yang selama ini masih kita rasakan menghambat dan membelenggu, perlu perubahan mind set dan kerjasama,” ujarnya.Lebih jauh Hatta mengatakan perlu ada pemahaman bersama tentang cost recovery atau biaya yang harus dikembalikan oleh pemerintah kepada KKKS migas. Ia menekankan, peningkatan biaya cost recovery tidak berbanding lurus dengan produksi. Hatta mencontohkan, jika dulu produksi minyak sebesar 1.000 barel merupakan 100% minyak, namun saat ini dari produksi minyak 2.000 barel, sebanyak 1.900-nya adalah air.”Saya pastikan cost recovery memang meningkat karena airnya harus kita treatment. Saya meyakini cost recovery adalah elemen investasi yang harus kita jaga. Kenapa cost recovery meningkat tapi produksi minyak cenderung turun? Pertanyaan itu tidak relevan. Oleh sebab itu, kita harus kaji ulang dalam PP cost recovery,” jelasnya.Hatta menyayangkan mengapa pihak KKKS mesti melakukan judicial review terhadap PP cost recovery. Menurutnya, pemerintah sangat terbuka membahas itu semua. Dirinya juga berharap dari acara ini bisa dihasilkan sejumlah rekomendasi yang nanti bisa dibahas bersama.”Saya kira tidak bisa business as usual, kita ingin kecepatan, kepastian dan memberi rasa aman bagi investor. Dunia perminyakan kita masih menjanjikan, kita masih memiliki wilayah-wilayah yang berpotensi. Kita perlu investasi, modal, teknologi, dan pemerintah akan buka ruang-ruang untuk selalu perbaiki iklim usaha,” tegasnya. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
