Freeport tetap ingin lanjutkan perundingan PKB

JAKARTA: PT Freeport Indonesia menegaskan pihaknya tetap ingin melanjutkan proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17 bersama karyawan untuk periode 2011-2013.Corporate Communications Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan perundingan
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 20 September 2011  |  15:25 WIB

JAKARTA: PT Freeport Indonesia menegaskan pihaknya tetap ingin melanjutkan proses perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17 bersama karyawan untuk periode 2011-2013.Corporate Communications Freeport Indonesia Ramdani Sirait mengatakan perundingan harus diteruskan karena ini juga untuk mempercepat implementasi kenaikan kesejahteraan karyawan yang harus diimplementasikan pada Oktober ini.Menurutnya, mediasi pertama antara manajemen dan SPSI di Kemenakertrans sudah dilakukan Senin minggu lalu, tapi SPSI tidak hadir. Selanjutnya mediasi kedua dilakukan Senin kemarin dan Kamis ini akan dilakukan mediasi ketiga atau mediasi terakhir.”Pihak manajemen menginginkan tercapainya PKB yang adil dan wajar bagi semua pihak. Sayangnya ini jadi berlarut-larut karena pengupahan yang diusulkan SPSI tidak sejalan dengan yang ditawarkan manajemen. PKB ini harus segera dicapai, sedangkan soal upah hanya salah satu dari 7 item yang harus disetujui,” ujar Ramdani hari ini.Menurut Ramdani, perusahaan sudah menawarkan paket perbaikan kesejahteraan yang paling baik jika dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya di Indonesia.Ramdani menegaskan manajemen tidak bisa menyetujui usulan SPSI yang menuntut upah karyawan non-staf sebesar US$11,5 per jam untuk level terendah, sedangkan untuk level yang tertinggi sebesar US$35 per jam.”Yang dituntut itu upah karyawan non-staf. SPSI mengusulkan sistem pembayarannya sekian dolar per jam, seperti karyawan Freeport lainnya di luar negeri. Tapi di Indonesia tidak bisa seperti itu, kami menggunakan hukum ketenagakerjaan dimana pemberian upah atau gaji karyawan berdasarkan UMR,” ujarnya.Saat ini Freeport memiliki total 22.000 karyawan, terdiri dari 11.000 karyawan langsung Freeport dan 11.000 karyawan kontraktor. Dari 11.000 karyawan langsung Freeport, sekitar 8.000 orang adalah karyawan non-staf yang tergabung dalam SPSI. Adapun karyawan non-staf adalah orang yang bekerja di lapangan, mulai dari pemeliharaan listrik hingga pekerja bersih-bersih atau sapu-sapu.”Karyawan non-staf adalah tamatan SMA yang dilatih oleh perusahaan. Selama ini take home pay mereka sekitar Rp210-230 juta per tahun, mulai dari upah pokok, bonus bulanan, bonus liburan, bonus Lebaran dan tunjangan pendidikan anak-anak dan tunjangan kesehatan yang ditanggung perusahaan,” jelasnya.  Dalam PKB ke-17 ini, Freeport menawarkan kenaikan gaji atau upah sebesar 22% selama dua tahun, terdiri dari 11% pada Oktober 2011 dan 11% lainnya pada Oktober 2012. Selain itu, ditawarkan juga kenaikan bonus bulanan. Sebelum ini yang ada hanya bonus copper, namun sekarang ditawarkan bonus metal, yakni tambahan bonus dari nilai penjualan tembaga dan emas Freeport.”Kalau ini diterima, bonus mereka akan naik 230% dibandingkan bonus sebelumnya,” ujarnya.Selain itu, Freeport juga menawarkan peningkatan jumlah tunjangan pendidikan untuk anak-anak karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan, menambah RS rujukan, hingga menawarkan tunjangan perumahan. Selain itu, Freeport saat ini juga sedang membangun sekolah khusus di Mimika, sebagai tempat bersekolah anak-anak karyawan.”Hal-hal ini yang ditawarkan ke SPSI. Kalau ditotal, ini sama dengan 26 kali upah pokok karyawan non staf saat ini. Dengan tawaran ini, paket ini menjadi paket terbaik pengupahan karyawan non-staf di Indonesia, bahkan jika dibandingkan perusahaan tambang lainnya. Sayangnya saat ini tidak ada titik temu antara konsep pengupahan manajemen dan SPSI,” tegasnya.Adapun situasi di lapangan saat ini, sekitar 2.000 karyawan sudah kembali bekerja di dataran tinggi sejak Sabtu pagi kemarin, yang terdiri dari karyawan Freeport langsung maupun karyawan dari kontraktor.“Untuk kerugian, kami masih melakukan asessment terhadap dampak kerugian dari produksi dan pengapalan. Tapi kegiatan operasional terutama maintanance di lokasi tambang sudah kembali jalan seiring dengan kembalinya sejumlah karyawan tadi,” ujarnya.Ramdani mengatakan potensi kehilangan pendapatan negara dari terhentinya produksi di Freeport mencapai US$8 juta per hari. Selain itu, masyarakat setempat juga kehilangan dana alokasi CSR perusahaan sekitar US$200.000 per hari akibat dari terganggunya produksi. (Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top