JAKARTA: Pengurus Harian Institut Studi Transportasi A. Izzul Waro mengatakan penyelesaian masalah proyek monorail yang berlarut-larut itu membuktikan kelemahan posisi Pemprov DKI Jakarta dalam perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.“Pemprov kesulitan menyelesaikan masalah proyek monorail yang mangkarak bertahun-tahun itu karena posisi hukumnya sangat dalam nota pernjajiannya, sebagaimana halnya pada beberapa perjanjian kontrak karya dengan swasta lain,” katanya di Jakarta hari iniDia mengatakan posisi hukum pemprov yang lemah itu menyebabkannya tidak dapat mendesak PT Jakarta Monorail agar menerima ganti rugi sebagaiman yang direkomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp204 miliar.Jika PT Jakarta Monorail tetap bersikukuh pada pendirian ganti rugi sebesar Rp600 miliar, lanjutnya, kemungkinan besar tiang penyangga proyek monorail yang realitasnya merusak estetika kota itu secara hukum tidak bisa dibongkar.Menurut Izzul alternatif moda transportasi yang relatif lebih murah dapat segera diadobsi untuk diterapkan di Jakarta sekarang untuk menggantikan proyek monorail adalah busway Tranjakarta.“Alternatif moda transportasi massa yang paling memungkinkan diadopsi untuk menggantikan proyek monorail yang gagal itu adalah busway, dengan melayani jalur yang sudah direncanakan untuk kereta layang tersubut,” ujarnya. Dia mengatakan sebagian besar jalan yang rencana dilalui proyek monorail tersebut sudah dilebarkan menjadi empat lajur, seperti jalan Mas Mansur-jalan Dr Satrio dan jalan Casablanca, sehingga dapat dimanfaatkan untuk jalur busway.Selain itu, lanjutnya, dengan beroperasinya busway di bekas jalur proyek monorel akan semakin memperkuat jaringan pelayanan angkutan umum bebas hambatan itu dalam meberikan layanan kepada masyarakat Jakarta. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
