DPR setujui subsidi BBN Rp3 triliun

JAKARTA: Komisi VII DPR-RI hari ini menyetujui angka subsidi untuk biodiesel tahun depan sebesar Rp3.000 per liter dan untuk bioethanol Rp3.500 per liter, sesuai dengan nota keuangan.Perinciannya, subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) biodiesel (5%)
Samantha Ardiansyah
Samantha Ardiansyah - Bisnis.com 19 September 2011  |  19:14 WIB

JAKARTA: Komisi VII DPR-RI hari ini menyetujui angka subsidi untuk biodiesel tahun depan sebesar Rp3.000 per liter dan untuk bioethanol Rp3.500 per liter, sesuai dengan nota keuangan.Perinciannya, subsidi untuk bahan bakar nabati (BBN) biodiesel (5%) sebesar 694.400 kiloliter dengan total tambahan subsidi Rp2,083 triliun dan kuota BBN jenis bioethanol (1%) sebesar 244.100 kiloliter dengan total tambahan subsidi Rp854,4 miliar. Dengan demikian, total subsidi BBN tahun depan hampir mencapai Rp3 triliun.Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsa dari fraksi Partai Demokrat yang memimpin rapat kerja hari ini mengatakan persetujuan itu diberikan dengan tiga catatan, yakni pertama, DPR akan meminta penyelenggaraan subsidi BBN ini diaudit oleh BPK.Kedua, DPR meminta laporan road map pengembangan BBN dari pemerintah. Dan yang terakhir, DPR meminta optimalisasi penyerapan BBN itu sendiri oleh PT Pertamina (Persero).”Kami minta tiga hal itu, pertanggungjawaban dari penggunaan BBN, optimalisasi dari penggunaan subsidi itu sendiri, bagaimana biar alokasi subsidi ini tidak sia-sia. Ketiga, kami meminta road map BBN,” ujarnya di sela-sela rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM ad interim yang sekaligus Menko Perekonomian Hatta Rajasa.Sebelumnya anggota Komisi VII DPR-RI Ismayatun dari fraksi PDI-P mempertanyakan mengapa Pertamina hingga saat ini belum menyerap bioethanol dengan maksimal. Menurutnya, jika memang tidak bisa diserap, maka untuk apa setiap tahun dana subsidi BBN khususnya bioethanol dianggarkan.”Uang subsidinya itu selama ini kemana? Dipakai siapa? Setiap tahun kita anggarkan sekitar Rp1 triliun, kenapa kita mesti anggarkan lagi di tahun depan? Biar ngga mubazir, karena selama ini selalu kita anggarkan tapi penyerapannya diam di tempat,” ujarnya.Anggota Komisi VII DPR-RI dari fraksi Golkar Satya Yudha mengatakan BBN yang dimaksud pemerintah di sini ternyata hanya dari palm oil, tapi tidak menggunakan diversifikasi produk yang lain seperti dari jarak atau jatropha. Padahal, palm oil juga banyak yang diekspor dan mengandung nilai ekonomi yang tinggi.Sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan sebenarnya penyelenggaraan subsidi BBN ini sudah diaudit oleh BPK sejak awal subsidi ini digulirkan.”Tidak usah diminta, sekarang juga sudah dilakukan audit, dari tahun 2009 sejak subsidi BBN mulai dikasih pemerintah. Kalau tidak diaudit, ngga bakalan Pertamina dapat uang subsidinya,” tegasnya.Evita juga mengatakan penyerapan biodiesel oleh Pertamina hingga September ini sudah hampir mencapai 400.000 kiloliter, dari 560.000 kiloliter yang dianggarkan untuk 2011.”Kalau untuk bioethanol memang barangnya ngga ada di luar, mau pakai apa? Barangnya ngga ada karena tambahan subsidi dari pemerintah cuma Rp2.000, padahal harganya mahal banget. Makanya 2012 kami minta subsidinya Rp3.500 untuk bioethanol,” jelasnya.Hatta mengatakan subsidi BBN memang diperlukan diantaranya karena ketahanan energi dan situasi global, maka produksi BBN domestik perlu didorong. Selain itu, harga BBN saat ini lebih tinggi dibandingkan BBM. Subsidi BBN juga diperlukan mengingat banyaknya produsen BBN yang terpaksa mengurangi atau menghentikan pasokan BBN untuk Pertamina.“Strategi yang mendasar terhadap penggunaan BBN, pertama kita harus lihat energi fosil sebagai energi yang pasti habis. Oleh sebab itu tidak ada kata bagi kita selain terus mengupayakan energi terbarukan secara teratur dan sistematis,” ujar Hatta. (Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top