Biar cepat, Proyek Pelabuhan Sorong tanpa tender

 
Arif Gunawan Sulistyono
Arif Gunawan Sulistyono - Bisnis.com 18 September 2011  |  15:38 WIB

 

JAKARTA: Kementerian Perhubungan mengupayakan pembangunan Pelabuhan Sorong, Papua, tanpa mekanisme tender seperti Pelabuhan Kalibaru, Tanjung Priok, yakni dengan penugasan langsung melalui peraturan presiden atau perpres.
 
Dengan penugasan langsung melalui perpres, akan memungkinkan percepatan pembangunan sehingga dapat mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan Presiden RI.
 
"Untuk Pelabuhan Sorong, Papua, karena nantinya berfungsi untuk akses ekonomi dengan sejumlah negara seperti Jepang, Korea, Thailand, karena ini sifatnya khusus, dicari prosedur agar dapat dilaksanakan cepat," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, akhir pekan lalu.
 
Dia menambahkan kalau ingin dibangun cepat, harus mengecualikan, yakni pembangunan dengan perpres. "Seperti perpres penunjukkan PT Kereta Api Indonesia membangun rel kereta api bandara dan circle line Jakarta, kebutuhan mendesak untuk lokal dan koridor ekonomi khusus," kata Wamenhub.
 
Melihat pentingnya pembangunan dilakukan lebih cepat, Bambang mengatakan bahwa proyek Pelabuhan Sorong ini sudah dibawa dalam rapat Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang merupakan pelaksana dari MP3EI.
 
"KP3EI ketuanya Wamen Bappennas, saya wakil ketua bersama Wamendag. Untuk investasi transportasi, daftar proyek yang masuk di MP3EI disaring lagi untuk memberikan kemudahan, mana proyek-proyek yang paling gampang dilaksanakan. Mungkin ada proyek baru di luar daftar yang bisa dikerjakan cepat, bisa kita usulkan, nah, saya bawa Pelabuhan Sorong," kata Bambang.
 
Dia menambahkan proyek Pelabuhan Sorong ini untuk sementara dinilai mendesak dikerjakan, sehingga kemungkinan akan dibuat perpres untuk penugasan kepada perusahaan inisiator. "Penunjukkan langsung bisa dilakukan dengan prepres kepada inisiator Pelabuhan Sorong, asal, dalam pengerjaannya tidak menggunakan uang negara," kata Wamenhub.
 
Menurut Bambang, beda halnya dengan Pelabuhan Kalibaru yang merupakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Karena prosesnya sudah berlangsung berbentuk tender, maka tidak dapat dihentikan.
 
PT Pelindo II sudah berinisiatif melakukan pembangunan Pelabuhan Sorong. Untuk merealisasikan rencananya itu, operator pelabuhan pelat merah ini telah menggandeng sejumlah mitra bisnis.
 
"Buat apa sih ditender, kalau memang bisa ditunjuk langsung. Cukup dengan perpres," kata RJ Lino, Dirut PT Pelindo II.
 
Dia menambahkan proses tender akan memperlama pengerjaan sedangkan pengembangan pelabuhan itu sendiri sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. Hal ini terjadi pada Pelabuhan Sorong, Papua dan Kalibaru, Tanjung Priok.
 
"Pengembangan pelabuhan itu sangat diperlukan, dan mendesak untuk kepentingan nasional juga, jadi kalau ada mekanisme yang lebih cepat, jangan tempuh jalur panjang," kata dia.
 
Soal Pelabuhan Sorong, Papua, menurut Lino, itu merupakan lahan Pelindo dan tidak ada reklamasi, serta tidak menggunakan uang APBN. "Untuk Pelabuhan Sorong, uangnya pakai dana Pelindo, lahannya punya Pelindo, rencana pengembangan ada, jadi seharusnya langsung ditunjuk dengan perpres agar Pelindo II yang kerjakan," tutur dia.
 
Lino mencontohkan pengerjaan Pelabuhan Batu Ampar di Batam yang terlantar dan tidak dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender. "Jangan sampai seperti Pelabuhan di Batam ini, lebih baik dilakukan penunjukkan langsung. (ln)
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Sulistyo Rini

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top