JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diagendakan mencanangkan Program Geospasial Untuk Negeri di Istana Negara, bertepatan dengan HUT ke-42 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional pada 17 Oktober mendatang. Asep Karsidi, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), mengatakan program berskala nasional tersebut merupakan kebijakan Bakosurtanal dalam melaksanakan agenda terpadu sosialisasi UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, sebagai sebuah rujukan strategis bagi kepentingan seluruh bangsa Indonesia.Dia menuturkan berdasarkan UU No. 4/2011 tersebut, hanya Bakosurtanal yang mempunyai otoritas dalam membuat peta dasar. Sementara pihak lain dilarang membuat peta.“Informasi geospasial, khususnya geospasial dasar ini, harus dijadikan rujukan satu-satunya yang bisa dimanfaatkan oleh semua instansi dan masyarakat,” kata Asep saat sosialisasi pencanangan Geospasial Untuk Negeri di Kantor BPPT Jakarta.Dia menjelaskan informasi geospasial dasar ini meliputi jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi yang digunakan sudah diakui internasional. Indonesia saat ini memiliki 200 titik jaring kontrol geodesi yang dilakukan secara digital. Sementara peta dasar, katanya, terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonesia atau RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut Nasional. Asep menambahkan, hingga saat ini sudah ada peta rupa bumi Indonesia dalam format digital dengan skala 1:500.000, 1:250.000 untuk seluruh wilayah NKRI.“Di Bakosurtanal punya satu stasiun yang merupakan anggota stasiun dunia. Jadi data yang kami keluarkan sudah akurat, dan bisa menjadi acuan termasuk garis batas dengan negara lain,” ungkap Asep yang didampingi oleh Ade Komara, Staf Khusus Menristek bidang Kelembagaan.Asep mengatakan dalam sosialisasi pencanangan Geospasial Untuk Negeri, disosialisasikan pula perubahan nama Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG).(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
