BOGOR: Pemerintah akan kembali menggulirkan dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) sebesar Rp14,05 triliun tahun depan, menyusul rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam program tersebut hingga 2014.
Tahun ini, anggaran untuk PNPM Mandiri berdasarkan data dari Kemendagri yakni mencapai Rp10,5 triliun. Artinya ada kenaikan sebesar Rp4 triliun lebih dalam anggaran PNPM tahun ini.
Rinciannya yakni untuk tingkat pedesaan sebesar Rp10,5 triliun, perkotaan Rp2,15 triliun, program infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew) Rp526 miliar, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Rp862 miliar, dan P2KP Rp42 miliar.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Rudy Soeprihadi mengatakan aloksi anggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan 2011. Alasan kenaikan, karena kebutuhan akan bantuan ditingkat masyarakat masih cukup tinggi saat ini.
Dia mengatakan alokasi dalam anggaran PNPM tahun depan terbesar yakni untuk wilayah masyarakat pedesaan. Alasannya, karena saat ini kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan infrastruktur di pedesaan masih sangat tinggi, sehingga diperlukan peran serta pemerintah untuk merealisasikannya.
"Hingga kini masih pendanaan untuk masyarakat pedesaan yang menjadi prioritas bantuan kami," ujar Rudi dalam tinjauan paket kegiatan melalui pendanaan PNPM Mandiri di Bogor hari ini.
Rudi menambahkan, untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut, pemerintah akan menggiatkan program pemberdaayaan dalam enam bulan pertama sejak tahun anggaran ditetapkan, selanjutnya baru akan dilakukan pencairan dana dalam enam bulan selanjutnya.
Artinya, pengguliran dana baru akan terealisasi secara keseluruhan pada April 2013, dengan tujuan agar masyarakat siap menerima dana untuk kebutuhan prioritasnya bukan untuk konsumsi semata.
Endang Hernawan Tim Leader Konsultan Management Pusat untuk PNPM di Wilayah Asian Development Bank (ADB) mengatakan untuk anggaran bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dialokasikan pemerintah senilai Rp1,2 triliun tahun ini, baru sebesar Rp500 miliar atau sekitar 40%nya yang sudah digulirkan pada masyarakat.
Masih rendahnya penyerapan tersebut, katanya, karena perlu adanya perencanaan jangka menengah di masing-masing daerah dan pemberdayaan pada masyarakat selama enam bulan pertama dari pemerintah setempat.
Meski demikian, menurut Endang guliran dana tersebut diperkirakan akan dapat terserap maksimal tahun ini, karena jumlah kelurahan yang dibidik mencapai 10.938 kelurahan.
"Untuk percepatannya kami terus memberikan pemberdayaan dan konsultasi pada pemerintah daerah agar masyarakatnya memiliki program-program yang tepat guna dalam memanfaatkan anggaran tersebut," ujarnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
