JAKARTA:Pemerintah mengharapkan kasus mogok kerja yang terjadi di PT Freeport Indonesia tidak berkepanjangan, karena akan memberikan dampak bagi iklim investasi di dalam negeri yang tidak baik.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengharapkan pihak Freeport melakukan komunikasi, sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat guna menuntaskan masalah mogok kerja karayawan tersebut.
"Kalau ada pemogokan seperti itu tidak baik kan, dari sisi produksi terganggu, karyawan terganggu tidak bekerja. Juga memberikan dampak iklim yang kurang bagus bagi kita," kata Hatta menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden hari ini.
Dia mengatakan sampai saat ini pemerintah belum menerima secara resmi dari Freeport, kalau saja mereka mengharapkan bantuan untuk mengatasi masalah mogok kerja tersebut.
"Secara resmi belum menerima [kemungkinan adanya permintaan Freeport ke pemerintah untuk membantu mengatasi masalah mogok kerja], mungkin langsung [ke] Kemenakertrans. Tapi saya akan proaktif menanyakan hal itu," kata Hatta.
Seperti diketahui aksi mogok peker ja tambang di PT Freeport, tambang emas dan tembaga yang berlokasi di Papua telah mulai berlangsung beberapa waktu lalu. Aksi itu semakin membesar.
Bahkan, sekitar 8.000 pekerja di Grasberg-di luar pekerja dari kontraktor-kini telah turut ambil bagian dalam aksi meminta kenaikan upah tersebut.
Aksi mogok yang direncanakan mulai 15 September hingga 15 Oktober itu bukan saja terjadi tambang Freeport di Indonesia, tetapi juga tambang mereka di Peru.
Di London Metal Exchange, tembaga untuk pengiriman 3 bulan menguat 1,1% menjadi US$8.727 per ton dan diperdagangkan pada US$8.647,75 per ton.
Menurut Barclays Capital, aksi pemogokan di Gransbeerg, Papua dan Peru kemungkinan akan mempertinggi kebutuhan global atas tembaga yang diperkirakan 670.000 ton tahun ini.
FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc-induk Freeport Indonesia-tengah menilai dampak dari produksi tembaga dan emas Grasberg tersebut. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel