Pemerintah & DPR sepakati asumsi makro RAPBN 2012

JAKARTA: Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro ekonomi yang tertuang dalam RAPBN 2012.Empat asumsi yang telah mendapatkan persetujuan adalah pertumbuhan ekonomi disetujui sebesar 6,7%, inflasi 5,3%, suku bunga surat perbendaharaan
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 15 September 2011  |  19:00 WIB

JAKARTA: Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati sejumlah asumsi makro ekonomi yang tertuang dalam RAPBN 2012.Empat asumsi yang telah mendapatkan persetujuan adalah pertumbuhan ekonomi disetujui sebesar 6,7%, inflasi 5,3%, suku bunga surat perbendaharaan negara 6,4%, serta nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar AS.Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menyatakan Komisi XI bisa menerima asumsi makro yang diajukan pemerintah.Namun, ada sejumlah hal yang harus dijalankan pemerintah pada tahun depan. “Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi harus yang berkualitas, dan secara kualitatif berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan,” ujarnya hari ini.Harry juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus merata, dan terdistribusi dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat.Terkait dengan permintaan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Armida Alijahbana menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh konsumsi, untuk mengompensasi ekspor yang kemungkinan tidak sebesar tahun sebelumnya.“Kondisi perekonomian global seperti saat ini membuat ekspor pada 2012 tidak setinggi 2010 atau 2011. Tetapi, ada sumber lain yang bisa kompensasi, yaitu konsumsi masyarakat. Dalam hal ini daya beli bisa naik 5%,” ujarnya.Armida juga menyatakan bahwa pemerintah mencoba untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pengangguran dikurangi dengan menambah angkatan kerja sebesar 2,8 juta hingga 2,9 juta.“Tetap akan ada program pro rakyat melalui empat klaster. Dengan demikian, akan menciptakan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat,” lanjut Armida.

Terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, Harry Azhar menambahkan bahwa pemerintah harus fokus pada empat hal, di antaranya adalah pembangunan kesejahteraan masyarakat dan perdesaan, serta perlindungan social dan kesejahteraan.(04/mmh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Intan Permatasari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top