Pemerintah perlu prioritaskan BUMN garap infrastruktur dasar

JAKARTA: Pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan yang menunjang perekonomian nasional semestinya dilakukan tanpa tender, tetapi memberikan prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah siap mengerjakannya melalui peraturan presiden.
Arif Gunawan Sulistyono
Arif Gunawan Sulistyono - Bisnis.com 15 September 2011  |  16:47 WIB

JAKARTA: Pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan yang menunjang perekonomian nasional semestinya dilakukan tanpa tender, tetapi memberikan prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah siap mengerjakannya melalui peraturan presiden. Dengan demikian antar kementerian harus berkoordinasi.“Kita jangan terjebak dengan peraturan baku pada satu kementerian. Karena di kementerian lain ada peraturan terkait yang mendukung. Jika BUMN sudah siap mengerjakannya, sebaiknya diberikan prioritas dan tidak terkungkung oleh jebakan peraturan yang ada,” kata Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Infrastruktur Sumaryanto Widayatin disela-sela acara penandatanganan sinergi 16 BUMN mendukung penguatan konektifitas nasional di bidang logistik, hari ini.Dia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian Perhubungan untuk penerapan peraturan terkait pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan. "Kami akan upload kementerian lain untuk tahu mana yang harus dikerjakan. Kasihan Toyota yang mau investasi mobil, tetapi pelabuhannya tidak memadai. Kita perlu deliver infrastruktur, siapkan. Kita cari apa yang bisa dikerjakan BUMN. Kalau bisa perpres lebih cepat, BUMN tidak mungkin mark up biaya konstruksi, malah sering terjadi di non BUMN," tutur Sumaryanto.Dia mencontohkan di Bali, sudah ground breaking (peletakan baju pertama), namun terganjal persetujuan dari Kementerian Kehutanan. "Jebakan-jebakan peraturan di kementerian harus satu-satu kita selesaikan, saya tetap tertib peraturan yang ada meski sangat melelahkan. BUMN yang sudah mengusahakan pelabuhan, berhak melanjutkan, ada dalam UU, saya tidak mengerti mengapa Pelabuhan Kalibaru misalnya, tetap di tender," kata dia.Sumaryanto mengatakan BUMN layak diberikan kepercayaan untuk membangun infrastruktur dasar, karena dalam beberapa kasus, ternyata perusahaan pelat merah yang justru memiliki inisiatif untuk membangun.“Lihat saja rencana pengembangan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok, dimana Pelindo II sudah memiliki inisiatif, ternyata malah ditender,” ungkapnya. Dikatakannya, right to match (hak istimewa untuk memberikan penawaran terhadap tawaran terbaik) yang diberikan kepada Pelindo II dalam tender Kalibaru tidak menjamin BUMN itu akan keluar sebagai pemenang karena dalam proses prakualifikasi tender saja terjadi ketidakhati-hatian dimana peserta tender yang terindikasi memiliki kepemilikan silang atau cross ownership dibiarkan lolos.“Jika peserta tender itu lolos dan kalau menawar harga proyek berani pasang harga, tentu right to match yang dimiliki Pelindo II pun tak mampu mengimbangi. Ini harus disadari oleh kementrian teknis,” katanya.Dia menambahkan untuk memuluskan jalan bagi BUMN membangun infrastruktur dasar maka solusinya adalah menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk penunjukkan langsung seperti yang terjadi di proyek kereta api bandara.Sumaryanto mengingatkan Indonesia harus secepatnya membangun infrastruktur dasar khususnya untuk mendukung sektor logistik nasional, karena masih belum siap menghadapi liberalisme ekonomi masyarakat ASEAN (Asean Economic Community 2011), menyusul kenyataan masih kurangnya koneksi antar moda transportasi.“Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 30% dari biaya produksi dan menyerap 24% dari total GDP, sementara negara maju yang menjadi tolak ukur kemajuan ekonomi seperti Amerika Serikat atau negara berkembang lainnya Vietnam, Thailand, Malaysia dan China mampu menekan hingga di bawah 10%,” katanya.Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengungkapkan saat ini 70% ekspor-impor Indonesia dilakukan dari pelabuhan Tanjung Priok, sehingga sangat mendesak untuk dikembangkan karena kapasitasnya terbatas. “Jika Pelindo II ditunjuk untuk membangun, kita siap segera melaksanakan karena dukungan pendanaan dan lainnya tidak ada masalah,” tegasnya.Lino mengungkapkan selain harus membangun infrastruktur dasar, sektor logistik juga tidak bisa melupakan sektor teknologi informasi (TI) yang bisa menunjang arus barang sebagai soft infrastructure. “Penggunaan teknologi informasi itu bisa meningkatkan kapasitas sebesar 30% tanpa harus membangun infrastruktur dasar. Selain itu masa penumpukan barang atau dwelling time bisa dipangkas dari 5,5 hari bisa menjadi 3,5 hari jika sistem TI diimplementasikan,” tuturnya.Dijelaskannya, Pelindo II sudah melakukan pengembangan soft infrastructure didukung oleh Telkom, dan rencananya BUMN telekomunikasi itu akan mengembangkan ke PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Pelindo IV, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pupuk Sriwidjaya, PT Pos Indonesia, PT Kawasan Berikat Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Semen Gresik, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara Reksa dan Perum Bulog untuk penguatan konektivitas.Sinergi itu dibalut dalam Indonesia Logistics Community Services (ILCS). ILCS adalah layanan end-to-end yang bertujuan mewujudkan konektivitas nasional untuk mendukung pencapaian tiga objektif konektivitas nasional secara serempak yaitu; menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, menghubungkan daerah tertinggal, dan menghubungkan daerah terpencil. Untuk Pelindo II rencananya akan diimplementasikan oleh Telkom pada Juni 2011.(mmh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Intan Permatasari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top