JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp5,3 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Sekjen Kementerian Pekerjaan Umumu Agoes Widjanarko mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil kongres regional dan Musrembangnas yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah.
"Dari usulan daerah, tambahan yang diminta Rp21 triliun karena anggaran yang dibutuhkan Rp82 triliun dari Rp61 triliun. Namun dari kesepakatan bersama diminimalisir sehingga kami usulkan tambahan mendesak sebesar Rp5,3 triliun," ujar Sekjen dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, hari ini.
Agoes menuturkan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 5 Direktorat di Kementerian Pu yaitu Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Badan Pembinaan Konstruksi.
Rinciannya yaitu Sumber Daya Air sebesar Rp2,5 triliun yang akan dipergunakan untuk peningkatan kapasitas air baku sebesar Rp380 miliar, peningkatana jaringan irigasi Rp470 miliar, dan pembangunan program pengendalian banjir, lahar gunung merapi, dan pengamanan pantai Rp 1,65 triliun.
Anggaran mendesak yang harus dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp1,5 triliun, dimana dana tersebut akan digunakan untuk penanganan jalan lintas guna mendukung 6 koridor ekonomo MP3EI.
Sementara Ditjen Cipta Karya membutuhkan tambahan Rp1 trliun dengan rincian untuk program air minum sebesar Rp345 miliar, dan pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan senilai Rp655 miliar.
"Penyelesaian RTRW pula Kawasan Strategi Nasional dan fasilitas percepatan di 113 RTRW Kabupaten/kota butuh dana tambahan Rp258,5 miliar," ucapnya.
Yang terakhir adalah dana untuk Badan Pembinaan Konstruksi dibutuhkan Rp4,5 miliar yang akan digunakan untuk pembinaan usaha dan kelembagaan guna memfasilitasi LPJKN dan LPJKD serta kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan kosntruksi dalam rangka pemenuhan agenda nasional.
Dengan demikian, total kebutuhan pagu anggaran Kementerian PU pada 2012 yang sudah diputuskan dalam rapat kerja bersama DPR sebesar Rp61,18 triliun naik menjadi Rp66,48 triliun. Dengan rincian rupiah murni Rp58,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp8,15 triliun.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan penambahan anggaran tersebut memang sangat mendesak sifatnya. Pasalnya, kebutuhan atas dana infrastruktur guna meningkatkan perekonomian Indonesia terbilang cukup tinggi.
"Kalau mau pertumbuhan ekonomi cepat, anggaran untuk infrastruktur memang harus digenjot karena infrastruktur merupakan salah satu kunci penting perkembangan." (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
