JAKARTA: Pinjaman luar negeri senilai Rp9,01 triliundirekomendasikan dapat diteruspinjamkan ke lima BUMN dan pemerintah daerah.
Penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA) tersebut direncanakan dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan 35 proyek baru dan melanjutkan 25 proyek lama.
Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menjelaskan dalam RAPBN 2012 pemerintah mengalokasikan SLA lanjutan senilai Rp5,31 triliun untuk mendanai 25 proyek di tiga perusahaan negara dan tiga pemerintah daerah.
Penerima SLA tersebut meliputi PT Perusahaan Listrik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Pelindo II (1 proyek), Pemkot Bogor, Pemkab Muara Enim, dan Pemkab Kapuas.
Selain itu, kata Agus, ada alokasi SLA baru di RAPBN 2012 senilai Rp3,67 triliun guna mendanai 35 proyek baru yang dikelola oleh tiga BUMN dan dua pemerintah provinsi.
Penerimanya adalah PT Perusahaan Listrik Negara, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Pertamina, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Bali.
“Jadi total alokasi SLA di RAPBN 2012 mencapai Rp9,01 triliun,” ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, hari ini.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga mengajukan permohonan untuk melakukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp6,8 triliun dalam RAPBN 2012.
PMN tersebut direncanakan mengalir pada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Rp1 triliun), RpJamkrindo & Askrindo (Rp2 triliun), PT. Dirgantara Indonesia (Rp1 triliun), BUMN strategis (Rp2 triliun), serta perusahaan penerbitan SBSN IV dan SBSN V (masing-masing Rp100 juta).
“Semua PMN itu telah diusulkan kepada Komisi VI dan telah disepakati,” katanya. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
