Kiara: Pengunaan anggaran KKP harus dikawal

JAKARTA: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai penggunaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam 10 tahun terakhir seringkali tidak memberikan manfaat, sehingga harus dikawal.
Yeni H. Simanjuntak
Yeni H. Simanjuntak - Bisnis.com 13 September 2011  |  13:56 WIB

JAKARTA: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai penggunaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam 10 tahun terakhir seringkali tidak memberikan manfaat, sehingga harus dikawal.

Riza Damanik, Sekretaris Jendral Kiara, mengatakan anggaran yang tidak memberikan manfaat itu terutama untuk program yang dijalankan sekedar untuk memenuhi persyaratan administratif dan tidak menjawab persoalan substansi kelautan dan perikanan yaitu konflik regulasi,  kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.
 
"Yang paling dekat di Teluk Jakarta sampai hari ini tidak ada kemajuan, justru nelayan dan kampung nelayan kian terpinggirkan, itu contoh faktual," ujarnya kepada Bisnis hari ini menanggapi program KKP.
 
Anggaran KKP pada 2011 sebesar Rp4,9 triliun. Realisasi anggaran hingga 31 Agustus 2011 baru mencapai 36,1% yang masih didominasi oleh belanja pegawai 69,2%, belanja barang 37,1%, belanja modal 20,8%, dan belanja bantuan sosial 32,7%. 
 
Penyerapan anggaran mulai September tahun ini ditargetkan meningkat tajam antara lain dengan melalui penyaluran bantuan sosial khususnya Progam Usaha Minapolitan Perdesaan (PUMP).
 
Sengketa regulasi, kata dia, terlihat ketika banyak pemerintah daerah memprogramkan reklamasi pantai yang menyebabkan ekosistem pesisir hancur dan menggusur nelayan.
 
Dia berpendapat KKP yang hendak mensejahterakan nelayan, tetapi justru mendukung inisiatif reklamasi pantai tersebut.
 
Riza mencontohkan kebijakan lain di beberapa provinsi kepulauan yang justru tidak melindungi laut, tetapi mengizinkan pembuangan limbah tambang ke laut seperti yang terjadi pada Newmont Nusa Tenggara. 
 
Program desa pesisir tangguh yang akan dimulai pada tahun depan, kata dia, tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pada 2014.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan program Pemberdayaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang akan dimulai pada tahun depan. 
 
Dia berpendapat program itu merupakan program lama dengan yang diperbarui. "KKP sejatinya tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru menghindari persoalan dengan kamuflase peningkatan produksi."
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran tambahan 2011 (APBN-P) sebesar Rp647,95 miliar. (sut)
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top