CIREBON: Kementrian BUMN akan mengharmonisasi institusi pembiayaan bagi usaha kecil menengah (UKM) agar tidak terjadi tumpang tindih diantara lembaga yang ada.Sekretaris Kementrian BUMN Mahmudin Yasin mengemukakan pemerintah saat ini menyalurkan pembiayaan bagi UKM melalui berbagai saluran seperti pogram kemitraan bina lingkungan (PKBL), kredit usaha rakyat (KUR), maupun melalui berbagai lembaga seperti BRI, PNM, BPUI."Agar tidak bertabrakan satu dengan lainnya maka pemerintah akan melakukan harmonisasi institusi pembiayaan bagi UKM," ujarnya di sela sela peresmian PT PNM (Persero) kantor cabang Cirebon, hari ini.Untuk pembiayaan PKBL misalnya, lanjut dia, akan ditata periodisasi pembinaan UKM-nya agar pembiayaan tersebut tidak menumpuk pada satu daerah atau orang-orang tertentu dalam periode yang terlalu lama.PNM dan BRI memberikan pembiayaan dengan plafon kredit yang berbeda. PNM menyalurkan pembiayaan Rp50 juta hingga Rp200 juta dengan disertakan program pendampingan usaha.Yasin menandaskan dengan harmonisasi tersebut maka bisa dijangkau pengembangan usaha pada semua segmen usaha kecil. Selain itu, UKM yang dibiayai harus bisa naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi sehingga bisa berkembang dengan baik.Total pembiayaan KUR mencapai Rp18 triliun dan PKBL mencapai Rp20 triliun, yang semuanya untuk mendukung program pemerintah pro poor, pro job dan pro growth.Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan PNM sebesar Rp3,7 triliun. Menurut Yasin, total pembiayaan tersebut masih sangat kecil yakni tidak sampai 2% dari total aset BUMN yang mencapai Rp2.500 trilin."Meskipun nilai pembiayaan PNM masih kecil, namun perannya cukup besar bagi pengembangan UKM karena banyak nasabah yang dibiayai dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat," ujar Yasin.PNM telah menyalurkan pembiayaan kepada 61.667 pelaku usaha mikro melalui 377 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang ada di 22 provinsi.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
