JAKARTA: Kalangan pengusaha konstruksi mendesak pemerintah memperbaiki aturan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di tanah air, guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang masih cenderung lamban saat ini.Akibat kelambanan tersebut, bukan hanya target pembangunan yang terkendala namun kalangan investor swasta juga mengaku merasa dirugikan karena berubahnya perhitungan waktu berdampak pada perubahan nilai investasi yang harus digelontorkan.Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kadin Zulkarnaen Arif mengatakan saat ini pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN memang selalu terlambat setiap tahunnya, meskipun APBN sudah disahkan sejak awal tahun.Dia mengatakan, seharusnya dalam semester I/2011 penyerapan DIPA APBN sudah mencapai 50-60%. Namun, dalam kenyataannya saat ini diperkirakan baru mencapai 30% saja, dan nilai penyerapan yang paling minim untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.Menurutnya, beberapa hal utama yang harus diperbaiki untuk percepatan pembangunan itu yakni percepatan pelaksanaan tender, agar proyek paling lambat sudah bisa terkontrak diawal kuartal II setiap tahunnya, sehingga pada semester I pembangunan fisik sudah bisa dilaksanakan, dan proyek single years bisa dirampungkan diakhir tahun.Hal tersebut, katanya, bisa jadi disebabkan karena kurangnya kesiapan panitia pengadaan lelang, dan pengelola proyek itu sendiri. Baik dari sisi studi kelayakan ataupun kesiapan lahan yang dibutuhkan, menyusul perlunya kepastian lahan sebelum proyek dibangun. Kedua, yakni ketetapan pelaksanaan perizinan satu atap yang dapat memudahkan investor dalam mendapatkan izin investasi, dan juga masalah aturan tata ruang yang dapat mempersulit investasi karena belum adanya kepastian pemetaan wilayah. Selama ini masih berbelit terutama jika investasi kita di daerah, karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Masih ada ego sektoral satu sama lain jadi kami harus mengikuti beragam aturan yang tak seragam, ujarnya pada Bisnis kemarin.Dari sisi kinerja pelaksanaan infrastruktur didalam Kadin sendiri, lanjut Zulkarnaen, saat ini juga masih cenderung minim. Alasannya, karena tahun ini mayoritas kegiatan infrastruktur Kadin berpusat di program MP3EI yang saat ini masih dalam taraf persiapan dan baru saja dibentuk timnya. Namun, umumnya pada akhir tahun proyek-proyek raksasa itu sudah bisa berjalan. Saat inipun mereka tengah menunggu kesepakatan dari rencana pembangunan di koridor ekonomi untuk program MP3EI tersebut. Untuk target kami sendiri diharapkan tahun ini belanja infrastruktur yang bisa terealisasi bisa mencapai Rp200 hingga Rp250 triliun, sesuai dengan target belanja infrastruktur kami hingga 2014 yang sebesar Rp1.000 triliun, tambahnya. Senada dengan Zulkarnaen, Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Sudarto mengatakan penataan rencana pelaksanaan tender pemerintah perlu diperbaiki secepatnya, untuk menghindari terjadinya proyek yang molor atau bahkan mangkrak akibat nilai investasi yang membengkak.Hal lainnya yang juga harus segera dibenahi menurut Sudarto yakni kepastian ketersediaan lahan. Dia mengatakan agar proyek infrastruktur menarik bagi investor, maka seharusnya pemerintah yang berwenang dalam 100% penyediaan lahan, sedangkan swasta yang berwenang dalam pembangunan fisiknya.Saya harap itu bisa dituangkan dalam UU lahan yang masih dibahas. Karena selama ini yang menjadi permasalahan lambannya proyek infrastruktur terutama soal lahan, dan seharusnya ini diambil alih kewajibannya oleh pemerintah karena kebutuhannya untuk public, ujarnya.Dia juga menghimbau agar pemerintah mengutamakan penawaran proyek besar pada investor lokal, agar kesempatan mereka bisa lebih terbuka tidak tergerus pemain asing. Terlebih lagi, dengan investor lokal akan ada banyak keuntungan yang bisa didapat, misalnya bahan baku utama dari dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja lokal akan lebih besar. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
