Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak boleh mengulur-ulur rencana program penyehatan BUMN strategis itu karena dinilai hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan nasional.
"Pemerintah kan sudah sepakat mereka perlu diselamatkan. Ini yang perlu ditindak lanjuti dengan cepat agar tidak memburuk kondisinya. Salah satunya dengan kesepakatan menyediaaan suntikan dana ke BUMN itu pada mata anggaran RAPBN 2012," ujarnya, hari ini.
Dia menuturkan penyertaan modal pemerintah kepada PT DI sebesar Rp 7,5 triliun sudah masuk APBN 2012 dan juga tengah di siapkan langkah serupa untuk PT Pindad, dan PT PAL.
Menurut Airlangga, pemerintah dengan dewan sudah sepakat perhatian terhadap industri strategis kembali diperkuat untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam merebut pasar internasional yang makin terbuka.
Dalam hal ini, lanjutnya, pola penyertaan modal pemerintah merupakan salah satu langkah penting dalam proses revitalisasi yang telah disepakati.
Hanya saja, Ketua Komisi VI DPR itu mengingatkan kebijakan itu harus diperkuat dengan sistem pengawasan dan pembinaan agar porgram revitalisasi yang akan menelan dana cukup besar itu tidak gagal seperti di masa lalu.
Dalam hal ini, tuturnya, program revitalisasi harus dijalankan dengan ketat agar tujuan dari pelaksanaan program itu mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu mendorong penguatan kompetisi dan kapasitas industri strategis nasional.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
