JAKARTA: Masalah pertanahan merupakan faktor penghambat utama realisasi investasi di Indonesia, setengah dari kredit tidak tersalurkan diduga karena kesulitan pengadaan lahan.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta pemerintah segera menuntaskan pembentukan undang-undang pengadaan tanah untuk pembangunan.Handicap [penghambat] utama dari keinginan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia adalah masalah lahan yang regulasinya tidak selesai-selesai. Jika Badan Pertanahan Nasional tidak dapat selesaikan, berikan ke lembaga lain, katanya, hari ini.Dia memperkirakan setengah dari sekitar Rp600 triliun kredit tidak tersalurkan di sektor perbankan disebabkan oleh masalah pertanahan. Domestik saja jadi takut karena masalah tanah, bagaimana mau menarik investasi dari luar negeri, kata Sofjan.Data Bank Indonesia menunjukkan kredit tidak tersalurkan pada sektor perbankan sampai April 2011 mencapai Rp576,97 triliun atau lebih sedikit Rp46,25 trilun dari bulan sebelumnya.Anggota Komite Ekonomi Nasional Chris Kanter mengatakan setiap negara sudah seharusnya memiliki regulasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Di negara manapun tidak ada proyek untuk kepentingan umum tertunda karena masalah tanah. Jika ada sengketa, proyek tetap berjalan sementara hak dipertentangkan di pengadilan, ucapnya.Dia sanksi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang dicanangkan presiden beberapa waktu lalu bisa terlaksana tanpa undang-undang tersebut. Keberhasilannya tergantung tanah. Jadi tolong di DPR jangan dibawa-bawa ke ranah politik, kalau perlu dibuat pansus, kata Chris. Sofjan mengatakan industri di Indonesia tidak dapat tumbuh sebelum masalah infrastruktur dan lahan untuk industri belum teratasi. Hampir semua anggota Apindo tidak jadi memperluas usaha dan berinvestasi karena masalah tanah atau infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, properti dan tekstil, ujarnya.Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudradjat mengatakan calon investor dalam sektor tekstil, seperti dari China, urung menanamkan modal di Indonesia karena masalah infrastruktur. Akses melalui jalan tol ke pelabuhan semakin padat, sementara pelayanan pelabuhan juga memburuk. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Tepung Terigu Natsir Mansyur mengatakan rencana pembangunan pabrik gula di Indonesia juga terhambat masalah pengadaan lahan untuk perkebunan tebu. Meski kita siap, lahannya belum tersedia. "Pemerintah, khususnya [Kementerian] Kehutanan juga masih maju mundur dalam memberikan izin penggunaan lahan yang potensial, ucap Natsir. Jika masalah tanah dapat diselesaikan, menurut Sofjan, industri dapat menyerap sekitar 50.000 tenaga kerja baru. Ini hampir sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri. Bisa ikut membantu masalah TKI yang sedang ramai, katanya.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
