Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan kewenangan pembagian participating interest (PI) tersebut menjadi wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pertamina sebagai BUMN ikut pemerintah saja, ujarnya ketika dihubungi Bisnis hari ini.
Seperti diketahui, pasca penandatanganan lanjutan kontrak pada 5 Mei 2011 lalu untuk periode 2011-2031, pemerintah telah menetapkan Pertamina Hulu Energi WMO sebagai lead operator menggantikan Kodeco dengan PI masing-masing 80%-20%. Namun provinsi Jatim tetap bersikeras meminta jatah saham kepada Pertamina.
Sebelumnya Anggota Komisi D yang juga Anggota Panitia Anggaran DPRD Jatim Agus Maimun dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Mohammad Nafik H. R mendukung sikap awal Pemprov Jatim yang pada awal proses kontrak baru blok migas WMO telah mengajukan surat permintaan jatah PI sebesar 20%-40%.
DPRD Jatim, kata Agus, akan tetap mengawal kebijakan awal pemprov untuk bisa meraih jatah maksimal PI atas pengelolaan blok WMO. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
