JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diminta mengulang kembali proses tender proyek pembangunan PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW), kendati perseroan itu sudah menetapkan konsorsium J Power-Itochu Corp-PT Adaro Energy sebagai pemenangnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Azwir Dainy Tara mengatakan penetapan konsorsium 2 perusahan yang berasal dari Jepang dan 1 perusahaan lokal itu sebagai pemenang, dinilai telah melanggar ketentuan tender yang berlaku, yakni Keppres No. 80 Tahun 2003.
"Sesuai dengan Keppres tersebut [No. 80 Tahun 2003], peserta tender itu minimal tiga perusahaan. Kalau hanya ada satu perusahaan, berarti melanggar keppres. Makanya kita minta untuk diulang [retender]," ujar dia, hari ini.
Seperti diketahui, konsorsium itu telah dinyatakan berhasil mengalahkan perusahaan lainnya yang memasukkan dokumen tender, yakni konsorsium Marubeni Corporation (Jepang), China Shenhua Energy Company Ltd (China), dan Konsorsium CNTIC-Guandong Yudean (Tiongkok).
Ketiga peserta tender tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi teknis dan administrasi oleh PLN. Di sisi lain, konsorsium J Power memasukkan penawaran harga US$0,057 per kWh atau di bawah harga perkiraan PLN, sehingga ditetapkan sebagai pemenang.Azwir mensinyalir adanya kejanggalan dalam penetapan konsorsium J Power-Itochu Corp-PT Adaro Energy sebagai pemenang tender proyek PLTU yang berlokasi di Kabupaten Pemalang itu. Selain tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80/2003, kata dia, tidak adanya transparansi harga penawaran peserta tender juga patut dipertanyakan.
Senada dengan itu, anggota Komisi VII DPR lainnya, Agus Sulistyono mengatakan sebenarnya PLN tidak berhak menetapkan konsorsium J Power sebagai pemenang tender proyek pembangkit yang diperkirakan menelan investasi sekitar Rp30 triliun. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
