Menkeu harapkan kebijakan permanen untuk BBM bersubsidi

JAKARTA : Kementerian Keuangan berharap segera ada kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang sifatnya permanen, guna memastikan volume BBM bersubsidi tidak melampaui kuota 38,6 juta kiloliter.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan pihaknya
Errol Poluan
Errol Poluan - Bisnis.com 31 Mei 2011  |  09:02 WIB

JAKARTA : Kementerian Keuangan berharap segera ada kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang sifatnya permanen, guna memastikan volume BBM bersubsidi tidak melampaui kuota 38,6 juta kiloliter.Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian terkait, di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian guna memastikan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Fokusnya adalah agar penyaluran subsidi BBM dilakukan secara tertutup, sehingga lebih tepat sasaran dan melalui kebijakan yang sifatnya permanen."Pembatasan subsidi BBM per Juli itu dengan tujuan dapat lebih efektif sasaran subsidi, itu masih uji coba. Tentu itu merupakan alternatif, karena memang UU APBN telah memungkinkan melakukan penyesuaian harga atau mengarahkan penggunaan energi alternatif. Itu akan dibicarakan dalam rapat Menko," ujarnya seusai menghadiri sidang paripurna DPR, hari ini.Dia menyebutkan Kementerian Keuangan akan fokus pada sisi pengelolaan anggaran negara agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dia berharap agar Kementerian ESDM juga bisa melaksanakan program kerja dan merealisasikan anggarannya sesuai dengan porsi kerja, termasuk menjaga volume BBM bersubsidi tetap 38,6 juta kilo liter."Kami [Kementerian Keuangan] tentu fokusnya adalah ingin menjaga supaya [volume BBM bersubsidi] tidak terlampaui. Kita harus menjaga pelaksanakan anggaran subsidi BBM maksimal dengan volume 38,6 juta kilo liter. Jangan sampai ada penambahan volume seperti pada 2010 yang mencapai 42 juta kiloliter," jelasnya.Dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, Menkeu menegaskan pemerintah tidak merencanakan untuk menghapus subsidi karena masih dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan petani. Namun, pengendalian perlu dilakukan, mengingat beban subsidi cenderung meningkat setiap tahun dan mengakibatkan semakin terbatasnya ruang gerak fiskal untuk membiayai belanja pembangunan."Pada 2012, kebijakan subsidi diarahkan dengan pengendalian konsumsi BBM melalui penyaluran konsumsi BBM secara tertutup dengan bertahap dan sesuai dengan target sasaran," tuturnya. (yes)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top