JAKARTA: Ekonom menilai penundaan penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan disebabkan upaya pemerintah mencari alternatif kebijakan yang tepat, melainkan karena takut munculnya risiko sosial-politik. Kalau ditunda alternatifnya apa saja, itu tidak ada. Namun, [penundaan] lebih disebabkan ketakutan [dampak sosial-politik] untuk tidak menaikkan harga BBM, ujar Direktur Eksecutive ECONIT Advisory Group Hendri Saparini di sela rapat dengar pendapat dengan Komisis XI DPR, hari ini. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, kata Hendri, sekitar 65% pengguna premium adalah pemilik kendaraan roda dua yang rata-rata berpenghasilan di bawah US$4 per hari. Kelompok masyarakat berpendapatan kurang dari US$4 per hari tersebut tidak masuk kategori kaya dan berpotensi miskin jika kebijakan pembatasan atau kenaikan harga BBM bersubsidi jadi diterapkan. Kebijakan itu [pengendalian BBM bersubsidi] lebih karena APBN tidak mau mengalokasikan lebih banyak subsidi BBM, katanya. Hendry menilai masalah BBM bersubsidi setiap tahunnya sebenarnya bukan karena penggunaannya yang meningkat, tetapi karena maraknya ekspor ilegal BBM bersubsidi atau kebocoran distribusi. Dia melanjutkan upaya menghilangkan kebocoran dan penindakan praktik ekspor ilegal BBM bersubsidi seharusnya yang diutamakan bukan mengurangi jatah subsidi BBM masyarakat kecil. (luz)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru