JAKARTA: Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal lima hambatan pembangunan yang dikemukakannya akhir pekan lalu mendapat tanggapan yang beragam dari anggota DPR. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan pada dasarnya para investor yang sudah berencana untuk menanamkan modalnya tidak melakukan pengingkaran atas komitmen mereka. Menurut dia, investor memiliki kemampuan dan skala prioritas yang berbeda-beda. Investor yang berminat untuk investasi bukan saja dari investor kecil dan investor besar, namun juga terdiri dari investor lokal mulai pengusaha UKMK sampai pengusaha besar dengan skala kemampuan yang besar pula.Dengan kemampuan masing-masing mereka juga memiliki tingkat risiko yang bervariasi, ujar politisi Partai Golkar itu. Dengan demikian, kalau mereka membatalkan investasinya kemudian hari, bukan berarti kondisi itu sebagai penyakit sebagaimana yang dikemukakan oleh SBY. Menurut Airlangga, investasi akan sangat tergantung dari efektivitas birokrasi."Jadi masing masing investor akan menangkap peluang yang berbeda beda dan peluang yang tersedia di pasar tidak selalu sinkron dengan masterplan pemerintah," ujarnya. Padahal, ujarnya, 80% ekonomi nasional digerakkan oleh pihak swasta baik mereka yang berusaha dalam skala nasional maupun perusahaan multi nasional (MNC).Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengakui adanya penyakit investasi sebagaimana dikemukakan oleh Presiden SBY. Namun demikian, menurut politisi Partai Demokrat itu, proses demokrasi dalam sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk paling dominan dalam menghambat layanan investasi. Selain itu, ketakutan semua kepala daerah terhadap gerakan 'civil society' yang dengan mudah 'menguliti' berbagai kebijakan yang dikeluarkan para gubernur dan bupati juga menjadi persoalan tersendiri. Achsanul menggarisbawahi bahwa tidak semua kritiakn terhadap kebijakan itu konstruktuf sehingga tidak jarang malah memuat kepentingan-kepentingan terrtentu."Ya, itu (lima penghambat pembangunan) merupakan penyakit investasi meski yang dominan termasuk proses Pilkada yang memakan waktu dan menghambat pelayanan pada investor," ujarnya kepada Bisnis.Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan ada lima penyakit yang menghambat proses pembangunan nasional. Kelima penyakit tersebut merupakan hasil evaluasi SBY setelah menjabat presiden selama enam tahun.Lima penyakit itu termasuk proses birokrasinya sering lambat dan investor yang ingkar janji memenuhi komitmen mereka untuk menanamkan modalnya. (ea)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru