'MP3EI harus mampu hilangkan de-botlenecking'

News Editor
News Editor - Bisnis.com 27 Mei 2011  |  10:09 WIB

JAKARTA: Pelaku industri berharap dalam implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah dapat menghilangkan debotlenecking hambatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Riset dan Tehnologi Bambang Sujagad mengatakan sejumlah hambatan yang terjadi di antaranya tidak adanya harmonisasi baik antarpemerintah di kementerian maupun antar pemerintah pusat dan daerah.

Regulasi saat ini sering terjadi tumpang tindih kebijakan baik secara vertikal [antara pemerintah pusat dan daerah] maupun horisontal [antarkementerian], tidak ada harmonisasi antarpemerintah, untuk itu dalam implementasi P3EI ini diharapkan kendala tersebut bisa dihilangkan, katanya kepada Bisnis, hari ini.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan seiring dengan terjalinnya konektifitas ekonomi pada implementasi percepatan pembangunan ekonomi, regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam seperti mineral dan batu bara harus diperketat.

Dia menuturkan dalam regulasi tersebut mengatur tentang larangan menjual sumberdaya alam dalam bentuk yang masih mentah untuk meningkatkan nilai jual komoditas tersebut. Untuk itu, aturan tersebut harus diperketat untuk mencegah penjualan komoditas secara ilegal.

Bayangkan saja jika konektivitas global sudah terbentuk, bisa jadi truk-truk dari Thailand membeli komoditas dari daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Dampaknya akan sangat mengerikan dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ujarnya.

Selain itu, dia berharap dengan terbagunnya infrastruktur pendukung industri, perdagangan di kawasan industri di luar Jawa maka akan dapat menekan biaya logistic sehingga high cost economi bisa ditekan, guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Saat ini, pertumbuhan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, penyediaan angkutan kapal dan lainnya sangat lambat.

Padahal, lanjut dia pasca terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean, Vietnam langsung akan membangun 6 pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan energy dan memenuhi pasokan untuk industri dalam negeri.

Vietnam sudah langsung merespon peluang tersebut, dengan mengantisipasi lonjakan kebutuhan energy, sementara Indonesia masih berkutat dengan konsistensi regulasi dan tidak adanya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, ujarnya.(sut)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top