"SPBU di Indonesia ada lebih dari 4.700 tersebar di seluruh Indonesia. BPH Migas juga perlu memonitor SPBU lain di luar Pertamina," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi ketika dihubungi Bisnis hari ini.Seperti diketahui, selain Pertamina, AKR Corporindo Tbk dan Petronas Niaga Indonesia juga menjual BBM bersubsidi. Eri mengatakan BPH Migas juga perlu memantau penyaluran BBM bersubsidi dari kedua SPBU milik kedua perusahaan itu. Selain itu, penindakan juga hendaknya jangan dilakukan terbatas di darat saja. Menurut dia, penyelundupan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar, lebih banyak terjadi di laut daripada di darat. "Kalau di darat itu kecil sekali, pakai jerigen. Kalau penyelundupan di laut menggunakan kapal, BPH Migas juga perlu periksa itu." Dia mengatakan BPH Migas juga perlu meningkatkan perannya yang bukan hanya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat volume, tapi juga mengawasi persaingan usaha bisnis hilir migas. Eri menyarankan BPH Migas agar menindak SPBU-SPBU 'nakal' di luar Jabodetabek, seperti di Kalimantan. "BPH Migas selain mengawasi penyimpangan, dia juga jadi wasit di persaingan usaha. BPH itu harus menjadi pengawas bagi seluruh aktivitas bisnis BBM, baik yang subsidi maupun yang tidak disubsidi," ujarnya. (aph)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
