JAKARTA: Sebanyak 500 baitul maal wat-tamwil (BMT) menyediakan dana untuk pembiayaan keberangkatan 50.000 orang tenaga kerja Indonesia per tahun dengan nilai biaya antara Rp5 juta hingga Rp15 juta per orang. Lembaga tersebut memberikan juga berbagai pelatihan kewirausahaan kepada TKI bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).Menurut Ketua Umum Absindo (Asosiasi Baitul Maal wat-Tamwil seluruh Indonesia) Aries Muftie, BMT sebagai jaringan keanggotaan berada di daerah utama basis daerah kantong TKI, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.Jadi, dengan kelebihan tersebut, maka asosiasi ini mampu menyalurkan bantuan kredit dan juga pengembangan pelatihan, serta keterampilan bagi para TKI mulai dari prapenempatan hingga kembali ke daerah asal.Kami memiliki anggota yang ada di sejumah negara, seperti di Hong Kong dan Malaysia yang di antaranya juga melayani kepentingan TKI, kata Aries usai penandatanganan nota kesepahaman antara Absindo dengan BNP2TKI, kemarin.Saat ini, dia menjelaskan, Absindo beranggotakan lembaga koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah yang umumnya terdiri dari BMT dengan jumlah 5.500 lembaga di seluruh Indonesia.Asosiasi tersebut menyediakan dana sedikitnya Rp12 triliun untuk pembiayaan penempatan TKI, kredit pembangunan rumah TKI dan juga pengembangan usaha yang dapat dikelola keluarga pekerja.Sementara itu, Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat menyatakan kerja sama yang berlangsung selama dua tahun itu didalamnya memuat sarana perlindungan dan pengelolaan keuangan, berikut pelatihan kewirausahaan bagi TKI.Melalui kerja sama ini, BNP2TKI akan mendorong Absindo dan seluruh anggotanya untuk memberikan bantuan pinjaman dana kepada TKI, selain menumbuhkan kesadaran TKI guna pengembalian dana itu secara benar, jelasnya.Jumhur menuturkan adapun tanggung jawab asosiasi itu sesuai dengan nota kesepahaman di antaranya menyediakan pembiayaan terhadap TKI ataupun usaha mantan TKI dan keluarganya berdasarkan jaringan keanggotaan yang dimiliki.Selain itu, tanggung jawab lainnya adalah membangun sistem ataupun tata cara pengembalian kredit TKI melalui sistem informasi teknologi dan menyediakan basis data, serta sistem pelaporan keuangan yang berkaitan kerja sama dengan BNP2TKI.Dia berharap kalangan TKI dan keluarganya memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha agar dana remitansi yang dikirim kepada keluarga mereka tidak untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga untuk berwirausaha.BNP2TKI akan mengawasi efektivitas program pendanaan dari asosiasi tersebut untuk TKI dan keluarganya, seperti kebenaran biaya untuk keberangkatan maupun dana pengembangan usaha, ungkap Jumhur. (mfm)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru