Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Revisi target inflasi setelah semester I

JAKARTA: Pemerintah akan mengubah target inflasi tahun ini yang dipatok 5,3% dalam revisi APBN 2011 pada akhir semester I.

JAKARTA: Pemerintah akan mengubah target inflasi tahun ini yang dipatok 5,3% dalam revisi APBN 2011 pada akhir semester I.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menuturkan kendati trennya meningkat, untuk 6 bulan ke depan pemerintah masih berpegang pada asumsi inflasi 5,3% seperti yang tertera di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Revisi target inflasi, jelasnya, baru dilakukan setelah melalui kajian atas kondisi dan perkembangan ekonomi terkini. Sejauh ini, lanjut dia, pemerintah masih harus berupaya keras untuk bisa mencapai indikator ekonomi makro yang sudah dibakukan dalam APBN 2011. Namun, kemungkinan besar akan ada perubahan APBN 2011 guna menyesuaikan kembali target-target perekonomian. ""Inflasi 5,3% kami masih pegang sampai kami nanti kaji dan revisi. Jadi tidak bisa kemudian mengendurkannya. Kalau APBN-P [erubahan] kami belum bisa sekarang, tapi mungkin indikasi di Juni-Juli," ujarnya, kemarin. Sementara itu, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro mengatakan pihaknya masih akan mempelajari kondisi perekonomian terkini dan perkembangannya untuk menyiapkan Rancangan APBN-P 2011 dan RAPBN 2011 jika diperlukan. Selain inflasi, ujar Bambang, indikator makro ekonomi lain yang menjadi fokus kajian BKF adalah kecenderungan kenaikan harga minyak. Tren peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan minyak dunia akibat cuaca buruk di kawasan Eropa dan pemulihan ekonomi sejumlah negara. "Pertumbuhan [ekonomi] yang tinggi di India atau misalnya Amerika Serikat membaik, pasti akan meningkatkan permintaan minyak. Itu yang harus kami monitor terus," tambahnya. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengatakan kenaikan harga minyak mentah (ICP) dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas, meskipun di sisi lain beban subsidi berpotensi membengkak. (esu)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Mursito

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper