Wapres canangkan swasembada garam

Aprilian Hermawan | 29 Desember 2010 07:22 WIB

ENDE, NTT: Wakil Presiden Boediono mencanangkan program swasembada garam konsumsi pada 2012 dan garam industri pada 2015.

Wapres Boediono mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya bisa memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.

Namun, Wapres, faktanya Indonesia masih harus mengimpor sebagian kebutuhan garam karena produksi dalam negeri masih rendah.

Garam ini penting tapi sering dilupakan. Sebagai negara kepulauan kita seharusnya bisa jual garam kemana-mana. Tapi realitanya sekarang ini masih impor, jumlahnya jutaan ton. Sayang kalau kita terus membiarkan situasi ini, ujarnya saat berdialog dengan peserta program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, siang ini.

Pada kesempatan itu, Boediono mencanangkan program swasembada garam yang harus dicapai pada 2015.

Dia menyebutkan target swasembada garam industri dan rumah tangga itu bisa saja tercapai pada 2014 sebelum masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II selesai.

Saya ingin sebelum masa bakti kami selesai 2014, kita tidak impor lagi garam. Usaha garam rakyat harus digalakkan kembali, ujar Boediono.

Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan Indonesia masih mengimpor 55% kebutuhan garam nasional dari sejumlah negara.

Menurut dia, produksi garam nasional pada 2009 mencapai 1,26 juta ton, jauh lebih rendah dari kebutuhan garam industri dan rumah tangga yang mencapai 2,86 juta ton per tahun.

Fadel mengatakan produktivitas usaha garam nasional berkisar antara 60 ton - 70 ton per hektare per tahun, masih rendah dibandingkan Australia dan India yang sudah berada di atas 70 ton per hektare per tahun.

Ada beberapa strategi yang sudah disusun pemerintah untuk mencapai target swasembada garam 2015 dengan melakukan pemberdayaan usaha garam rakyat.

Kementerian, kata dia, sudah menyiapkan dana Rp90 miliar pada 2011 untuk pemberdayaan usaha garam rakyat yang akan didistribusikan kepada 40 kabupaten di 10 provinsi sebagai penghasil utama komoditas tersebut.

Kami harapkan dana itu bisa menambah 32.000 hektare tambak garam baru sehingga impor garam bsia dikurangi mulai tahun depan, ujarnya.

Daerah yang menjadi prioritas usaha garam adalah NTT, Sulawesi Tengah, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Gorontalo dan beberapa wilayah di Sulawesi.(er)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top