Pelanggaran tata ruang perparah kemacetan

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta harus ketat mengawasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) karena dapat berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.Ahli transportasi
Sekretariat Redaksi
Sekretariat Redaksi - Bisnis.com 29 Desember 2010  |  08:51 WIB

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta harus ketat mengawasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) karena dapat berpotensi memperparah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.Ahli transportasi Univesitas Indonesia Alviansyah mengatakan pemanfaatan lahan untuk suatu bangunan akan diikuti dengan aktivitas pergerakan para penghuninya maupun orang yang mempunyai kepentingan dengan bangunan tersebut. "Untuk itu dalam rencana pemanfaatan lahan, misalnya untuk pembangunan perumahan, maka harus diperhatikan aktifitas para penghuninya yang menimbulkan suatu pergerakan yang membutuhkan sarana transportasi," katanya di Jakarta hari ini.Dia mengatakan perencanaan pembangunan sistem transportasi di Jakarta dan kota besar lainnya di Tanah Air harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan lalu lintas yang semakin parah."Jadi, perencanaan transportasi tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayahnya, maka akan muncul permasalah baru, karena keduanya transportasi dan tata ruang itu seperti suami istri yang tidak bisa dipisah-pisahkan," ujarnya.Alviansyah mengatakan pembangunan sistem transportasi di Jakarta tidak bisa dipisahkan dengan rencana tata ruang wilayahnya dan bahkan dengan wilayah dari daerah yang ada di sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangeran dan Bekasi.Sementara itu ahli tata kota Universita Trisakti Yayat Supiyatna mengatakan pembangunan pusat perbelanjaan dan perkantoran di beberapa lokasi di Jakarta bedampak menimbulkan masalah kemacetan lalu litas di sejumlah jalan alteri di Ibu Kota.Konsep awal jalan alteri, lanjutnya, dibangun untuk mengurangi kepadan lalu lintas jalan yang ada di kawasan tengah kota Jakarta, misalnya jalan alteri Pondok Indah Jakarta Selatan hingga kawasan Slipi Jakarta Pusat, untuk membantu kelancaran perjalanan orang dari selatan ke utara."Namun, karena di sepanjang jalan alteri sudah dibangun banyak bangunan perkantoran dan pusat bisnis, termasuk mal, maka fungsinya untuk membantu kelanjaran perjalanan orang menjadi terhambat dan tidak lagi mengurangi kepadatan kendaraan di jalan tengah," ujarnya. Yayat juga mengatakan jalan layang yang akan dibangun di Jakarta, antara lain jalan layang Tanah Abang-Kampung Melayu dan Blok M-Antasari yang segera dimulai pembangunan kontruksinya hanya akan memberikan jaminan kelancaraan lalu lintas di atas jalan baru itu.Sementera itu, lanjutnya, pada masing-masing ujung jalan layang itu akan terjadi antrean panjang kendaraan yang saat akan masuk maupun keluar jalan tersebut. Menurut Direktur Eskekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtias mengatakan pembangunan jalan susun yang dimaksudkan untuk menjaminan kelancaran laju kendaraan pribadi justru tidak sejalan dengan sistem transportasi makro yang akan dikembangkan."Padahal sistem transportasi makro yang sedang dimulai untuk dikembangkan di Jakarta bertujuan untuk mengalihakan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal," katanya.Darmaningtiyas mengatakan pembangunan sistem transportasi makro telah dimulai dengan pembangunan jaringan busway, mass rapid transit dan bekerja sama dengan PT Kereta Api Commuter Jabodetabek merevitalisasi kereta api Jabodetabek. Selain itu, imbuh dia, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan tarif parkir dan pajak kendaraan bermotor, serta pemberlakuan electronic road pricing (ruas jalan berbayar) di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top