Pemerintah waspadai tren kenaikan harga minyak

JAKARTA: Pemerintah mewaspadai dampak negatif tren kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian domestik karena dapat memperlambat pertumbuhan. Kendati demikian pemerintah masih meyakini asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$80 per barel
News Editor
News Editor - Bisnis.com 29 Desember 2010  |  15:50 WIB

JAKARTA: Pemerintah mewaspadai dampak negatif tren kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian domestik karena dapat memperlambat pertumbuhan. Kendati demikian pemerintah masih meyakini asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$80 per barel masih relefan digunakan pada 2011.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menuturkan kenaikan harga minyak dunia bisa menghambat pertumbuhan industri dunia menyusul meningkatnya biaya produksi. Hal ini otomatis dapat membuat pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal. "Ingat, waktu harga minyak (naik sampai) US$140 itu, dia kan memicu inflasi, belanja masyarakat meningkat yang akhirnya kan terjadi perlambatan ekonomi. Indonesia dulu cukup baik meresponnya. Kita sempat menaikan harga BBM, tapi kemudian ketika harga minyak turun kita turunkan lagi (harga BBM)," ujar dia usai rapat koordinasi di kantornya, hari ini. Menurutnya, dalam APBN 2011 pemerintah diberikan diskresi untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jika ICP meningkat 10% dari asumsi. "Memang ada (di APBN 2011) apabila terjadi kenaikan harga ICP 10% dari asumsi, maka pemerintah dibenarkan, dibolehkan (menaikan harga BBM). Tapi bukan diwajibkan. Maka itu kita jangan buru-buru mengatakan itu (BBM akan dinaikan). Cuma saya wanti-wanti, alert, waspada. Pemerintah akan amati terus pergerakannya," tutur dia. Hatta mengakui dalam beberapa waktu terakhir harga minyak mentah dunia melonjak karena pengaruh musim dingin di Eropa dan AS. Fenomena itu harus diwaspadai oleh semua pihak dengan melakukan penghematan penggunaan energi, baik BBM maupun listrik. "Tapi pertama kita harus allout, produksi minyak kita tingkatkan. Tahun depan 970.000 bph harus tercapai," tegas dia. Dari sisi permintaan BBM, lanjut Hatta, jika tidak dihemat di tengah kenaikan harga minyak dunia, maka akan membengkakan subsidi. Setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak, diproyeksi akan menambah beban fiskal senilai Rp900 miliar. "Kalau dia (kenaikan harga ICP) 10%, (asumsi ICP US$80 per barel) itu masih relevan," katanya. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top