JAKARTA: Penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dari hulu hingga hilir di industri perkapalan akan memangkas ongkos produksi sekitar 10% yang diyakini bisa mendorong daya saing galangan kapal nasional.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan pemerintah kini gencar mengupayakan peningkatan peran galangan kapal nasional dengan memprioritaskan pembangunan kapal untuk kebutuhan migas dan pelayaran seoptimal mungkin di dalam negeri.
Dia mengakui untuk tujuan tersebut galangan kapal nasional dihadapkan pada masalah daya saing karena ongkos produksi yang lebih mahal dibandingkan dengan galangan internasional, seperti China dan Korea Selatan, sehingga penawaran harga kapal lebih tinggi dari pada galangan kapal tersebut.
Dengan spesifikasi yang sama, kapal pengangkut elpiji berbobot 3.500 DWT yang diproduksi China lebih murah US$5 juta dibandingkan dengan hasil produksi di dalam negeri.
Salah satunya itu karena China sendiri mendapatkan subsidi sekitar 13% untuk kapal-kapal yang mereka ekspor, katanya hari ini.
Untuk mengurangi selisih harga tersebut, pemerintah berjanji segera menuntaskan pembahasan mengenai penghapusan pengenaan PPN bagi galangan kapal.
Budi mengatakan Kemenperin bersama kementerian terkait kini membahas pembebasan PPN bagi hasil kegiatan hulu hingga hilir industri galangan kapal nasional.
Kami usulkan terutama pembebasan PPN. Sekarang kan PPN yang dipelayaran tidak bisa ditagihkan karena bebas sehingga PPN ditanggung galangan kapal. Kalau dibebaskan dari hulu sampai dengan hilirnya itu akan kurangi biaya 10%, katanya.
Namun, Budi menguraikan kendati harga penawaran galangan kapal nasional masih lebih tinggi dibandingkan dengan asing, dalam jangka panjang masih menguntungkan.
Alasannya, biaya pengadaan dari galangan kapal asing belum memperhitungkan layanan pasca pembelian yang biasanya memberikan persyaratan yang justru memberatkan.
Misalnya kapal China, maintenance guarantee-nya kalau kapal rusak mesti diperbaiki di China. Ongkos ke sana berapa? Kalau diproduksi di dalam negeri kan bisa diperbaiki di sini, tuturnya.
Selain itu, tuturnya, kemandirian merupakan pertimbangan penting pemerintah dalam menyokong perkembangan industri perkapalan nasional.
Perkapalan itu mendukung seluruh sektor, termasuk migas dan perkapalan. Kalau kita tidak mandiri, nanti belakangan karena butuh justru kita akan tertekan. Kemandirian itu memang mahal di awal, tetapi dalam jangka panjang lebih sustainable dan lebih murah. (hl)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
