Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) Sindra Wijaya menjelaskan sepanjang 2010, kakao yang diolah Indonesia telah mencapai 180.000 ton, sementara tahun 2011 angka tersebut dapat mencapai 280.000 ton.
Bea Keluar (BK) kakao itu bagus untuk industri, sekaligus bagus untuk petani. Dengan adanya BK kakao, investor jadi masuk dan membangun pabrik, sehingga petani dapat memilih pabrik mana yang memiliki harga beli paling tinggi. Sebelum ada BK, harga kakao hanya sekitar Rp10.000 di tingkat petani, sekarang sudah mencapai Rp30.000. ujar Sindra saat dihubungi Bisnis, Minggu.
Menurut Sindra, komoditas yang berbasis perkebunan sebaiknya mengikuti jejak industri kakao untuk mengajukan BK agar dapat meningkatkan hilirisasi industri. Saat ini industri yang sedang dalam proses pengajuan BK antara lain kacang mede dan kopi.
Dia menjelaskan pemerintah telah menunjukan komitmennya untuk memajukan industri hilir dan tidak mempersulit pengajuan BK. Saya lihat pemerintah sudah bagus, menunjukan arah komitmennya untuk hilirisasi industri. Namun hasilnay tentu akan berbeda untuk masing-masing asosiasi karena dilihat kesiapan komoditas dan petani, termasuk harga pokoknya, agar tidak membebani petani, tuturnya.
Sindra menjelaskan proses pengajuan tersebut sangat bergantung pada kekuatan desakan asosiasi kepada pemerintah. Dia mencontohkan, pemerintah baru mengeluarkan peraturan BK bagi biji kakao mentah setelah pengajuan selama delapan tahun oleh AIKI.
Selain itu, hal yang mempersulit pengajuan, tambahnya, justru adalah sesama asosiasi pemerintah tidak mempersulit, tetapi biasnaya ada ketidaksepahaman antara asosiasi industri dan asosiasi eksportir, ini memakan waktu lama, kita harus duduk bersama.
Namun demikian, Sindra menyayangkan kesulitan infrastruktur di Indonesia yang menurutnya, mengurangi daya saing kakao dan produk kakao olahan asal Indonesia. Selain persoalan listrik dan gas, pelabuhan juga menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang serius.
Di samping itu, bunga bank juga belum berkontribusi terhadap peningkatan daya saing komoditias ini. Bunga bank kita masih lebih tinggi dari Malaysia, sekarang produksi kakao Malaysia telah mencapai 300.000 ton, sedangkan kita belum sampai 200.000 ton. Malaysia jadi diuntungkan dengan produksi biji kakao kita, aplagi jika tidak dikenakan BK, tegasnya.
Sementara itu, Siswono Yudo Husodo, Ketua Tim Komisi IV DPR menyatakan produk pertanian pada umumnya serta produk perkebunan khususnya sebaiknya dikembangkan industri hilirnya di Indonesia agar harga jual meningkat, serta menambah jumlah lapangan kerja di Indonesia.
Saat ini kita masih banyak mengeskpor bentuk mentah, lalu Eropa beli, diolah di sana, baru dikirim lagi keIndonesia. Kemduian kita beli dengan harga mahal. Itu tidak benar. Saya cenderung mendukung investasi industri komoditas di Indonesia, kata Siswono.
Namun demikian Siswono mengakui adanya keberatan dari berbagai pihak, termasuk petani dan eksportir. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kebijakan dilakukan bertahap dalam jangka panjang dengan persiapan industri dan sosialisasi yang intens, agar berbagai pihak memiliki platform yang sama.
Misalnya ini kebijakan direncanakan dalam waktu lima tahun, selama lima tahun industri harus disiapkan agar memiliki kemampuan untuk mengolah dengan maksimal. Jangan sampai kebijakan diberlakukan saat industri belum siap, kalau begitu harga komoditas bisa turun, tegas Siswono.
Siswono berharap ke depannya, komoditas dapat 100% diolah di Indonesia sehingga Indonesia hanya mengekspor produk olahan. Dia optimistis BK dapat menarik investasi asing untuk berproduksi di Indonesia. Tetapi harus ditegaskan, kita ingin Del Monte, Nestle, Unilever masuk, tetapi sebaiknya jangan seperti Unilever yang akuisisi Kecap Bango, sayang juga. Sebaiknya mereka memiliki industri sendiri, mengembangkan yang baru, jelasnya.
Dia menambahkan, pemberlakuan BK ini masih terganjal persoalan birokrasi karena kebijakan Indonesia tidak berorientasi jangka panjang, ganti kabinet, ganti kebijakan, bisa diberlakukan, nanti dicabut lagi, lebih reaktif dibanding kebijakan jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
