Program pembentukan lembaga yang kedudukannya nantinya berada di atas Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat itu dilaksanakan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek.
Pelaksanaan dua program yang merupakan amanat dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan da Pengendalian Pembangunan itu sangat terkait dengan technical cooperation project tetang Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (Jutpi).
Jutpi merupakan program kerja sama antara pemerintah RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang kini sedang dilaksanakan Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dan pelaksanaannya melibatkan instansi terkait.
Direktur Bidang Transportati Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihantono mengatakan proses pembentukan badan Otoritas Tranportasi Jabodetabek dan Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh instansi terkait.
Tahapan pembentukannya terus kami laksanakan dalam rapat steering commite, termasuk men setup aktivitasnya hingga nanti terbentuk badan, setelah melalui proses dengan semua progresnya, katanya di Jakarta hari ini.
Dia mengatakan dalam pertemuan antar insansi masing-masing focus group discussion dan joint coordinating committee yang melibatkan pihak JICA telah mengemuka usulan agar segera dibentuk lembaga otoritas transportasi Jabodetabek .
Status badan itu nanti seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias yang kedudukannya di atas Gubernur dan betanggung jawab kepada presiden. Tetapi, yang membedakan dengan BRR, lembaga itu nanti bersifat permanen.
Badan itu nanti bisa memperkuat badan yang ada atau seperti BRR Aceh dan Nias, harus lebih tinggi dari gubernur. Semangat pembentukannya bukan untuk situasi darurat tetapi karena orgensinya, jika BRR bersifat temporary maka badan itu nanti untuk jangka panjang, ujarnya.
Sementara itu ahli transportasi dari Universitas Indonesia Alviansyah mengatakan badan otoritas transportasi Jabodetabek sudah mendesak untuk segera dibentuk untuk mengatasi masalah lalu lintas dan transportasi secara terpadu di wilayah yang saling bertentanggan tersbut.
Program pembentukan otoritas transportasi dan rencana induk transportasi terpadu itu didalamnya juga membahas mengenai rencana tata ruang kota di wilayah Jabodetabek, karena kedua aspek tersebut saling mempengaruhi.
Walaupun bobot pembahasan mengenai transportasi, tetapi tidak bisa tidak masalah rencana tata ruang wilayah harus juga dibahas. Sebab, pembangunan yang menyalahi rencana tata ruang juga berdampak menimbulkan kemacetan lalu lintas, ujarnya.
Alviansyah mengatakan tujuan pembentukan badan otoritas transportasi dan rencana induk transportasi terpadu untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di wilayah Jabodetabek dan khususnya DKI Jakarta yang semakin bertambah parah setiap tahunnya.
Permasalah kemacetan lalu lintas, lanjutnya, menjadi tanggung jawab berbagai pihak, sehingga diperlukan upaya penanganan yang terintegrasi. Semua pihak perlu menyatukan visi dan program agar kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
