JAKARTA: Pemberlakuan electronic road pricing (ERP) di Jakarta tidak banyak manfaatnya bagi program pembangunan sarana transportasi dan infrastrukturnya, jika dana yang dihasilkan tetap digabung dengan pajak dan retribusi daerah dalam pos pendapatan asli daerah (PAD).Ahli transportasi Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan aturan hukum yang tidak memungkinkan terjadinya pemisahan dana tersebut maka Pemprov DKI Jakarta akan terus kesulitan dana untuk membangun sarana transportasi dan infrastruktur pendukungnya."Kalau tidak dipisahkan pemerintah akan tetap kesulitan membiayai sarana tranportasi publik karena untuk itu tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan negara," katanya di Jakarta hari ini.Dia mengatakan tanpa kebijakan pemisahan secara tegas dana yang berasal dari sistem ERP dengan ear mark atau penandaan khusus, maka fungsinya hanya sebatas untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur yang selama ini sudah diberlakukan sitem three in one.Sebab, lanjutnya, sistem ERP sebagaimana yang telah berhasil diberlakukan di sejumlah kota besar di negara lain telah menjadi suber danadi luar dari anggaran pemerintah yang dapat dipergunakan secara langsung untuk pembangunan sarana transportasi masal."Tetapi, optimalisasi untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum masal menjadi lambat jika pengelolaan dana yang dihasilkan dari jalan berbayar itu tetap dimasukkan dalam pos pendapatan daerah bersama penerimaan pajak dan retribusi daerah," ujarnya.Alviansyah mengatakan para ahli hukum diharapkan dapat melihat secara lebih cermat di mana peluang pemisahan dengan penandaan khusus atau ear marking dapat diterapkan. "Kalau tidak bisa diterapkan ear marking ya hanya sekedar menerapkan ERP untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi pemerintah tetap kesulitan membiayai sarana transprotasi public," ujarnyaSependapat dengan Alviansyah, Pengurus harian Institut Studi Transportasi (Instran) A. Izzul Waro mengatakan dana dari sistem ERP dalam PAD hendaknya diberikan tanda khusus agar penggunaannya benar-benar dikembalikan untuk kepentingan transportasi dan lalu lintas di Jakarta."Dengan demikian, dana yang diperoleh dari pemberlakuan sistem electronic road pricing benar-benar dikembalikan untuk memperbaiki transportasi dan lalu lintas, karena penerapan sistem itu memerlukan biaya yang tidak sedikit," katanya.Izzul mengatakan melalu pemberlakuan sistem ERP diharapkan Pemprov DKI dapat mulai memisahkan dana penerimaan dari sektor transportasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengatasi masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas.Pemisahan anggaran tersebut, lanjutnya, dilaksanakan dengan cara memberikan tanda khusus terhadap penerimaan pajak dan retribusi yang bersumber dari sektor transportasi a.l. pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan ERP.Menurut Izzul rencana pemberlakuan ERP untuk menggantikan sistem three in one itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi untuk mempersiapkan perangkat pendukungnya.Apalagi Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan perangkat pendukungnya, tidak hanya hanya alat detector di setiap pintu masuk kawasan ERP, tetapi juga mencakup perangkat berupa in-vehicle unit yang harus dipasang di setiap kendaraan yang akan melintas di kawasan tersebut."Apakah pemprov akan membagikan secara cuma-cuma atau pemilik kendaraan harus membeli sendiri perangkat in-vehicle unit yang harus dipasang di kendaraan sebagai tempat slot card untuk kartu pembayaran yang langsung terkoneksi dengan detector di pintu masuk kawasan ERP," ujarnya.Dia mengatakan Singapura pada saat pertama kali menerapkan ERP berinvestasi cukup besar untuk membagikan secara gratis sekitar 700.000 unit perangkat in-vehicle unit kepada para pemilik kendaraan untuk mensukseskan pelaksanaan sistem baru itu. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
