Efektifitas bea masuk ditanggung pemerintah diragukan

JAKARTA: Pelaku usaha meragukan efektifitas kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) dalam meningkatkan daya saing industri kendaraan bermotor, menyusul penambahan 55 jenis barang penerima.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 24 Desember 2010  |  04:42 WIB

JAKARTA: Pelaku usaha meragukan efektifitas kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) dalam meningkatkan daya saing industri kendaraan bermotor, menyusul penambahan 55 jenis barang penerima.

Sebelumnya, dalam PMK No.47/PMK.011/2010 tentang Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Baku Kendaraan Bermotor, pemerintah menyiapkan pagu sebesar Rp923,93 miliar untuk membebaskan bea masuk bagi impor 145 jenis barang dan bahan baku pembuatan komponen kendaraan bermotor.

Namun, pada 2 Desember lalu, PMK tersebut direvisi menyusul terbitnya PMK No. 214/PMK.011/2010, yang poinnya menambah item menjadi 200 jenis.Silmy Karim, Ketua II Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menuturkan jarak waktu antara keluarnya kebijakan dengan batas akhir pemanfaatan fasilitas BMDTP terlalu singkat. Akibatnya, kata dia, insentif tersebut justru menjadi tidak berguna dalam meningkatkan daya saing industri otomotif."Dana sebesar itu tidak begitu bermaanfaat meningkatkan daya saing dan perlu ditinjau ulang, dievaluasi," ujar dia kepada Bisnis, semalam.Keraguan juga muncul dari Wakil Ketua Kadin bidang UMKM Sandiaga Uno.Sandiaga menilai kebijakan tersebut merupakan usaha pemerintah untuk menarik minat industri otomotif agar lebih melirik Indonesia. Artinya, ini untuk menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar otomotif tetapi juga sebagai basis produksi yang menarik."Efektifitasnya perlu diukur, walaupun saya yakin akan lebih berdampak kalau infrastruktur terbangun dan ekonomi biaya tinggi dieliminir," tuturnya.Sementara itu, Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa mengatakan efektifitas kebijakan tersebut harus ditunggu, karena dampaknya tidak langsung.Intinya, dia menyambut positif kebijakan tersebut meski waktu pemanfaatannya sempit."Saya pikir kita tunggu dulu, karena memang dampak manfaatnya tidak serta-merta. Pemerintah, saya pikir sudah berjalan benar dan penuh pertimbangan yang logis," katanya.(er)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top