JAKARTA: Pemerintah sudah memutuskan BUMN perkebunan tidak ada yang diajukan dalam program privatisasi badan usaha milik negara pada 2011.
Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer Megananda Daryono mengatakan dari hasil rapat pimpinan (Rapim) internal Kementerian BUMN diputuskan bahwa tidak satupun perusahaan di bidang industri primer yang akan diajukan dalam program privatisasi.
Saya tidak berani bilang untuk yang lainnya. Tetapi di bidang saya sendiri tidak ada yang diajukan untuk IPO [initial public offering/IPO] 2011, termasuk BUMN perkebunan, ujarnya.
BUMN perkebunan, lanjutnya, akan difokuskan untuk melanjutkan proses pembentukan induk usaha (holding) yang sempat tertunda pada tahun ini. Selain itu, holding BUMN kehutanan juga ditargetkan dapat terealisasi pada tahun depan.
Megananda mengatakan untuk holding BUMN perkebunan sudah tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan, sedangkan holding BUMN kehutanan baru pada tahap pembahasan internal.
Kalau perkebunan kan harusnya tahun ini selesai, tetapi kami belum dapat keputusan dari Menkeu. Kami tidak bisa katakan kapan selesainya, tanyakan saja langsung. Kalau kehutanan memang baru tahap awal, kajian internal. Tapi dua-duanya harus [terlaksana] tahun depan, ungkapnya.
Dia menyebutkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I XIV serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) akan dijadikan dalam satu holding, selain itu PT Inhutani I-V serta Perum Perhutani akan dijadikan dalam satu holding.
Berdasarkan catatan Bisnis, ada tiga perusahaan BUMN perkebunan yang berencana melepas saham perdana ke publik, yakni PTPN III, PTPN IV, dan PTPN VII.
Adapun perusahaan BUMN di bidang industri primer a.l. PT Antam Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, Perum Bulog, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT Socfindo, PT ABF, Perum Jasa Tirta I dan II, PT Pertani, Perum Perikanan Samudra, PT Perikanan Nusantara, PT Berdikari, PT Sarana Karya, PT Freeport Indonesia.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar juga mengatakan bahwa nama-nama perusahaan BUMN yang akan diajukan ke Komite Privatisasi sudah diputuskan. Namun, dia enggan berkomentar lebih banyak mengenai hal tersebut.
Kami sudah putuskan dan bahas semua. Tapi siapa sajanya tanya langsung ke Pak Pandu [Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi]. Saya sudah serahkan ke dia. Jumlahnya antara tujuh sampai 10-lah, ujarnya. (er)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
