Hipmi desak kebocoran pajak dihindari

JAKARTA: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mencegah terjadinya kebocoran pada perpajakan mengingat instrumen pajak bagaikan pisau bermata dua, apabila tidak dilaksanakan dengan tepat akan menjadi kontra produktif atas perekonomian.
Yanto Rachmat Iskandar | 23 Desember 2010 10:52 WIB

JAKARTA: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah mencegah terjadinya kebocoran pada perpajakan mengingat instrumen pajak bagaikan pisau bermata dua, apabila tidak dilaksanakan dengan tepat akan menjadi kontra produktif atas perekonomian.

Kebocoran perpajakan melalui mafia pajak harus segera dibersihkan apabila ingin mencapai target penerimaan. Kalau Dijen Pajak tidak bekerja keras atau tidak melaksanakan dengan tepat upaya peningkatan pajak justru akan kontra produktif terhadap investasi, ungkap Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa seusai seminar Economic Outlook 2011, sore ini.

Menurut dia, upaya pemerintah membenahi sektor perpajakan ini sangat positif dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Banyak industri yang masih membutuhkan insentif perpajakan, pengembangan industry pertanian misalnya.

Erwin mengatakan pemerintah dapat memberikan insentif berupa keringanan bea masuk barang modal dan bahan baku industri yang menjadi prioritas misalnya sehingga kemampuan investasi pengusaha dalam dan luar negeri di sini akan terus meningkat.

Atau bisa juga terkait dengan PPh, PPN dan bentuk insentif lainnya. Beban pajak yang tinggi justru dapat menghambat pelaku usaha dan akhirnya tidak memberikan kontribusi terhadap pembayaran pajak.

Dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran di atas 6%, tambah Erwin, harusnya kondisi ekonomi dan dunia usaha pada 2011 akan semakin membaik. Namun pemerintah harus lebih cermat dalam memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha, sehingga dapat menajdi solusi dalam menggenjot penerimaan.

Dia juga mengingatkan agar pajak yang sudah masuk ke pemerintah, harus dikeluarkan kembali dalam bentuk ekspansi anggaran untuk program-program infrastruktur a.l. jalan, listrik, pelabuhan dan bandara.Karena penyerapan anggaran yang terlambat pada tahun ini sangat menghambat pembangunan infrastruktur dan ini juga mempengaruhi investasi ke daerah. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top