Kepala Negara meminta kebijakan perpajakan harus menciptakan kepastian dunia usaha dan tidak ada ruang abu-abu yang menimbulkan moral hazard bagi para pihak untuk menyeleweng.
Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri semua menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Presiden, hari ini. "Mari kita lakukan pembenahan kembali kebijakan perpajakan. Agar benar-benar bisa membangun iklim investasi yang baik dan memberikan kepastian. Tidak mungkin dunia usaha berkembang kalau tidak ada kepastian. Yang kita tuju ini adalah optimal taxision, dan kita ingin minimalkan distorsi," katanya hari ini.
Menurut dia, kalau kebijakan perpajakan mampu mendorong iklim usaha yang kondusif tentu muara juga akan bisa mendongkrak penerimaan pajak dari kegiatan usaha yang berjalan dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk memastikan agar produk kepmen dan peraturan SK Dirjen Pajak tidak boleh bersifat multi tafsir dan multi interpretasi.
"[kasus pajak] Begitu masuk ke pengadilan pajak dan hasilnya tidak seperti yang diinginkan banyak orang. Saya ingin peninjauan itu masuk sampai ke kepmen yang tafsirnya bermacam-macam sehingga jadi sumber sengketa."
Di sisi lain,lanjutnya, sektor usaha yang dinilai memberikan tingkat kerusakan lingkungan yang lebih besar bisa dikenakan pajak yang lebih besar pula sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pajak terhadap kebijakan pemerintah yang pro lingkungan hidup. Presiden mengaku banyak mendapatkan keluhan melalui pesan pendek selular dari kalangan masyarkat maupun tokoh masyarakat.
Dia memberi contoh SMS dari Imam Prasojo, pengamat sosial yang mengeluhkan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit untuk barang bantuan yang menyebabkan para donatur asal luar negeri menjadi urung membantu. "Beliau sampaikan SMS kepada saya. Ada negara sahabat yang ingin bantu, tetapi berbelit-belit, dikenakan pajak dan tidak kondusif. Jadinya yang ingin betul-betul membantu untuk pembangunan jembatan jadi terhenti."
Satu lagi, tuturnya, keluhan dari kalangan industri yang mengatakan tingginya pajak untuk bisnis di galangan kapal sehingga tidak memungkinan industri nasional untuk tumbuh dengan kompetitif. Dalam hal ini, lanjutnya, keluhan seperti itu harus menjadi perhatian dengan cara mengkaji kembali kebijakan yang diterapkan agar tidak justru menjadi hambatan bagi tumbuhnya dunia usaha. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
