Pemerintah didesak naikkan harga pembelian beras

JAKARTA: Pemerintah diminta segera menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan inflasi, biaya produksi, dan kebutuhan.
Arif Budi Winarto | 22 Desember 2010 13:46 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta segera menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan inflasi, biaya produksi, dan kebutuhan.

Sutrisno Iwantono, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Oesman Sapta, mengungkapkan kenaikan HPP itu juga terkait dengan ketidakmampuan Perum Bulog menyerap beras dan gabah petani.

HPP yang berlaku sudah tidak sesuai lagi. Apalagi, saat ini Bulog tidak mampu menyerap beras petani. Kenaikan HPP merupakan salah satu upaya untuk membantu petani yang seringkali dirugikan, ujarnya kemarin.

HKTI, imbuhnya, menilai Perum Bulog tidak berfungsi maksimal. Fungsi Bulog harus kembali sebagai agen pembangunan dan tidak boleh terus menerus beralasan tidak mampu membeli beras petani.

Menurut Sutrisno, harga pembelian oleh Bulog tidak boleh lagi dibatasi. Jika dilakukan pembatasan, katanya, tidak akan mampu membeli beras di petani.

Upaya impor beras yang dilakukan pemerintah tidak dapat dibenarkan. Impor hanya boleh dilakukan dalam kondisi mendesak. Lebih dari itu, apa pun yang terjadi harus memaksimalkan pembelian beras dari petani, tegasnya.

Wakil Ketua Umum HKTI versi Prabowo Subianto Rachmat Pambudy menilai rencana pemerintah mengimpor 600.000 ton beras akan berdampak semakin tertekannya harga beras dalam negeri.

Mengingat stok CBP Bulog semakin terbatas dan akan dilakukannya operasi pasar, HKTI dengan berat hati mendukung kebijakan pemerintah ini, ujarnya.

Namun, Rachmat mengharapkan pemerintah memberikan antisipasi atas kerugian yang diderita oleh petani. Padahal, produksi beras dalam negeri 60 juta ton gabah kering giling, setara dengan 60 miliar kilogram. Namun, pada saat bersamaan dilakukan impor beras, sehingga harga beras dalam negeri anjlok.

Jika penurunan harga Rp100 per kg, potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kantong petani Rp60 triliun akan menguap. Jelasnya, impor akan sangat merugikan petani, ujarnya.

Dia menambahkan upaya impor yang dilakukan pemerintah akan menyedot devisa negara dalam jumlah yang besar dan berpotensi memperbesar angka pengangguran.

Jika pemerintah mengimpor beras setara dengan 2,5 juta ton gabah kering giling, sambungnya, akan berpotensi menghilangkan kesempatan kerja bagi 5 juta penduduk.

Padahal, katanya, jika tidak dilakukan impor dapat diperoleh dengan memberdayakan lahan persawahan seluas 500.000 hektare. Untuk sawah seluas 1 hektare dibutuhkan 10 orang tenaga kerja.(bas)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top