JAKARTA: Pemerintah akhirnya menetapkan 24 ruas tol dinyatakan layak dilanjutkan pelaksanaannya, sesuai hasil evaluasi yang dilakukan tim dalam pengusahaan 24 ruas tol tersebut sejak Juli 2010.
Ketetapan ini berbeda dengan hasil evaluasi sementara Kementrian Pekerjaan Umum yang sebelumnya menyatakan ada sebanyak delapan proyek yang membutuhkan dukungan partner investasi, 14 dinayatakan layak dilanjutkan, dan dua lainnya belum menyerahkan hasil laporan. Meski dinyatakan layak dilanjutkan, namun hasil evaluasi memberikan catatan khusus bagi seluruh pemegang konsensi ke 24 ruas tol itu dalam melanjutkan proyeknya. Selain itu, pemerintah juga menetapkan prioritas pelaksanaan pada proyek tersebut.Dari hasil evaluasi, 12 proyek membutuhkan dukungan pemegang saham mayoritas yakni Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Serpong-Cinere, Cibitung-Cilincing, JORR seksi W2 Utara, Depok-Antasari, Bogor Ring Road, Gempol-Pandaan, dan Gempol-Pasuruan.Sementara itu, tujuh proyek harus merestrukturisasi pemegang saham yakni Pejagan-Pemalang,Batang-Semarang, Cengkareng-Kunciran, Cimanggis-CibitungCiawi-Sukabumi, dan Pasuruan-Probolinggo. Sedangkan tiga proyek memerlukan tambahan setoran ekuitas dari pemegang saham yakni Pemalang-Batang,Becakayu, dan Waru-tanjung perak. Lainnya, yakni satu proyek membutuhkan dukungan induk pemegang saham yakni ruas Kertosono-Mojokerto, dan hanya satu proyek yang dinyatakan lolos tanpa catatan yakni ruas tol Kertosono- Mojokerto yang dikelola oleh PT Trans Marga Jateng. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazaly mengatakan berdasarkan hasil evaluasi didapat dua kesimpulan yakni ke 24 badan usaha jalan tol (BUJT) dinilai memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi ekuitas dalam rangka pengusahaan jalan tol, dan kedua seluruh proyek tersebut memiliki tingkat kelayakan yang memadai dengan dukungan pemerintah berupa biaya pengadaan tanah dan sebagian konstruksi pada beberapa ruas jalan tol.Keputusan ini karena dari hasil evaluasi, untuk proyek yang bermasalah misalnya dari sisi keuangan mendapat komitmen suntikan dana dari perusahaan yang berpatner didalamnya, ujar Gani di Jakarta hari ini. Dia mengatakan untuk pelaksanaannya sendiri, akan diprioritas menjadi tiga bagian yakni pertama sembilan ruas tol di Trans Jawa, enam ruas tol JORR2, dan sembilan ruas tol non trans Jawa. Ruas trans Jawa diprioritaskan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan keberadaan tol tersebut.Dia mengatakan selanjutnya pemegang konsensi diwajibkan menyiapkan ekuitas maupun jadwal usaha dan paramater investasi yang telah ditetapkan oleh BPJT, dan dilanjutkan dengan penandatangan amandeman PPJT yang terdiri dari restrukturisasi pemegang saham, jadwal pengusahaan jalan tol berupa pengadaan tanah, konstruksi dan operasi, pemenihan kewajiban oleh badan usaha jalan tol (BUJT) berupa jaminan pelaksanaan, financial close, biaya operasional pengadaan tanah.Dalam amandemen itu juga menegaskan jika BUJT tersebut cidera janji atau melanggar ketentuan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan, maka perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan perusahaan tersebut akan diakhiri atau diputus. "Penandatangan kontrak amandemen diperkirakan akan dilaksanakan pada Maret 2011," tambahnya.Amandemen juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan jangka waktu proyek dan perbankan sebagai sumber pembiayaan yang akan ditunjuk masing-masing kontraktor. Total investasi naik signifikanDia menjelaskan adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek tersebut mengalami kenaikan cukup signsikan yakni dari semula diperkirakan sebesar Rp80 triliun menjadi Rp111,14 triliun sesuai hasil evaluasi.Kenaikan investasi, katanya, karena adanya kenaikan nilai kebutuhan konstruksi dan kenaikan harga tanah terutama proyek tol yang dibangun di perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Sementara itu, dari total investasi tersebut, pemerintah akan memberikan dukungan pelaksanaan pada tiga proyek tol baik berupa konstruksi ataupun pembebasan lahan. Ketiga proyek itu yakni tol Semarang-Solo yakni berupa dukungan konstruksi senilai Rp1,9 triliun dari total kebutuhan proyek Rp6,21 triliun.Sedangkan dua proyek lainnya yakni berupa dukungan pengadaan tanah untuk proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan dukungan pengadaan tanag dan sebagian konstruksi proyek tol Waru-Wonokromo-Tanjung Perak dengan nilai proyek senilai Rp11,11 triliun. Untuk dukungan dana ini kami mengajukan permohonan dana pada kementrian keuangan, tandasnya. Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan setelah ketetapan tersebut, pemegang konsensi diwajibkan untuk mulai melanjutkan proyeknya masing-masing, baik berupa pembebasan tanah ataupun pelaksanaan konstruksi. Dia mengatakan setelah ketetapan itu, seluruh pemegang konsensi yang dinyatakan layak melanjutkan proyeknya, akan menandatangani kontrak baru, dan diwajibkan untuk segera melanjutkan proyek mulai 2011 awal.Jadwal kontrak yang akan ditawarkan pada pemegang konsensi itu, katanya, berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proyek dan kemampuan kontraktor sesuai dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementrian Pekerjaan Umum selama sembilan bulan terakhir."Di 2011 mereka sudah harus mulai kerja, dengan kegiatan yang berbeda-beda mulai dari pembebasan lahan atau pembangunan fisik, tergantung dari progres terakhir sebelum evaluasi dilaksanakan kemarin," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
