Wijaya Adi, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), menuturkan dampak turunan (multiplier effect) dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sangat rendah. Isu anggaran negara tersebut bukan hanya menyangkut jumlah dana, tetapi periode pencairan juga menjadi perhatian.
"Multiplier effect dari APBN terhadap pertumbuhan hanya 1,16. Artinya, setiap Rp1 hanya bisa men-generate output sebesar Rp1,16. Ini rendah," ujar dia dalam diskusi Outlook Ekonomi Indonesia 2011, hari ini.
Padahal, lanjut Wijaya, porsi belanja negara setiap tahun terus meningkat. Apabila, pada tahun ini alokasi anggaran belanja negara sebesar Rp1.126,1 triliun, maka pada 2011 dinaikan menjadi sebesar Rp1.202,05 triliun.
"Namun, APBN bukan hanya angka tetapi periode pencairan. Sampai semester II saja, banyak dana yang belum terserap. Ini tentunya mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi," tegas dia.
Salah satu faktor yang menghambat penyerapan anggaran, tambah dia, adalah kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum. Contohnya, pejabat pembuat komitmen (PPK) saat ini cenderung ragu dalam mengeksekusi anggarannya karena takut dipermasalahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, menurut Wijaya, sebaiknya terdapat terobosan dalam mekanisme pelaksanaan anggaran. Yakni dengan aturan yang lebih fleksibel terkait belanja negara, sepanjang mampu dipertanggungjawabkan.
Apabila ada upaya "mendamaikan" KPK dengan pengelola anggaran, kata Wijaya, maka mungkin penyerapan belanja negara bisa lebih baik. "Penyerapan anggaran tidak hanya menjelang akhir tahun, tetapi dimulai sejak awal tahun. Ini akan membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.
Idealnya, lanjut Wijaya, dampak turunan APBN terhadap pertumbuhan ekonomi minimal 1,4. Caranya, dengan mencari penekanan pada sektor tertentu, seperti infrastruktur, sehingga nanti output yang tercipta bisa lebih tinggi.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
