JAKARTA: Kalangan dunia usaha menaruh harapan besar pada Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK sebagai tiga pendekar hukum yang baru agar melaksanakan janjinya untuk menindak tegas aparat dan penyelenggara negara serta pengusaha 'nakal'.Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia menegaskan pengusaha mendukung langkah-langkah Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK untuk lakukan pembenahan ke dalam melalui revitalisasi dan reformasi birokrasi di tiga institusi tersebut. "Kami menaruh harapan besar pada mereka. Kadin juga mengajak Kejaksaan, Polri dan KPK bekerja sama dalam hal pemberantasan korupsi dan menindak tegas upaya kriminalisasi penegak hukum terhadap pengusaha. Khususnya terhadap pengusaha-pengusaha di daerah," ujarnya hari ini.Dari peristiwa hukum 2010, jelas Bambang, Kadin juga merasa risau dan prihatin akibat kasus Gayus, seolah-seolah timbul kesan atau stigma bahwa pengusaha besar adalah pengemplang pajak. "Padahal tidak sedikit yang dari pengusaha yang berbisnis dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak dengan jujur dan benar," jelas anggota DPR dari Fraksi Golkar. Kadin, katanya, menghimbau agar petugas pajak dan penegak hukum jangan memberi peluang kepada pengusaha untuk bermain mata terhadap kewajiban pajak mereka. Karena pada dasarnya pengusaha itu takut terhadap masalah hukum."Kalau penegak hukum dan birokrat tegak lurus, Kadin yakin para pelaku usaha tidak akan berani macam-macam," tegas Bambang. Dengan demikian, katanya, maka penerimaan negara dapat lebih meningkat karena uang pajak tersebut seluruhnya masuk ke kas negara, bukan masuk ke kantong oknum seperti Gayus atau oknum jaksa dan polri lainnya. Pada 2011 Kadin mengajak Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk menandatangani kesepakatan kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta penindakan tegas terhadap pelaku kriminalisasi atau rekayasa kasus (mafia hukum). Kadin juga menghimbau kepada para pengusaha, baik di pusat maupun di daerah untuk segera melapor apabila ada aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan yang berusaha untuk melakukan pemerasan berdasarkan laporan atau temuan sumir. Kadin, tegasnya, mempersilahkan aparat hukum untuk memproses kasus tersebut apabila ada pengusaha yang nakal atau melanggar hukum. (msw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru