Pemerintah lirik 4 teknologi pengawasan BBM subsidi

JAKARTA: Pemerintah melirik empat jenis penggunaan teknologi untuk pengawasan pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi.
Tiara Syahra Syabani
Tiara Syahra Syabani - Bisnis.com 22 Desember 2010  |  13:26 WIB

JAKARTA: Pemerintah melirik empat jenis penggunaan teknologi untuk pengawasan pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Adi Subagyo menjelaskan empat teknologi tersebut yakni smart card, RFID (Radio Frequency Identification), barcode, dan stiker khusus.

"Banyak teknologi yang bisa digunakan untuk membantu antisipasi adanya penyelewengan pembatasan BBM bersubsidi nanti. Akan ada arah ke sana kalau waktunya cukup. Jadi kita perlu waktu yang cukup agar bisa lakukan tender dan segala macamnya," kata Adi dalam acara sosialisasi pengaturan BBM, hari ini.

Untuk sementara waktu langkah pengawasan untuk pengaturan BBM subsidi yang akan dilakukan pemerintah rencananya baru sebatas secara visual terlebih dulu yakni dengan membedakan penggunaan warna pelat kendaraannya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H. Legowo mengakui persiapan penggunaan teknologi untuk pengaturan BBM subsidi dilapangan membutuhkan waktu persiapan yang tidak sebentar.

"Keinginan saya Juli 2011 kalau mungkin. Tapi kayanya sudah karena menyangkut tender dan segala macamnya. Kemungkinan Oktober 2011. Belum ada estimasi anggaran yang disiapkan untuk rencana tersebut," ujar Evita.

Kementerian ESDM sudah menyiapkan lima kelompok kerja (Pokja) yang akan mengatur BBM subsidi yakni Pokja operasional yang dilaksanakan PT Pertamina (Persero), Pokja pengawasan oleh BPH Migas, Pokja sosialisasi oleh KESDM, Pokja regulasi oleh KESDM, dan Pokja Sosial ekonomi oleh Bappenas.

Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan program kuningisasi untuk kendaraan angkutan barang yang berpelat hitam untuk menggunakan pelat kuning. Evita mengatakan pihaknya akan meminta rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan dengan dasar SIUP untuk menjadi dasar perubahan pelat hitam ke pelat kuning di kepolisian.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan pihaknya saat ini terus menggenjot persiapan infrastruktur untuk kawasan Jabodetabek terkait rencana pengaturan BBM subsidi yang akan dilaksanakan pada akhir kuartal I/2011, dengan catatan hal tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR.

Karen menyebutkan berdasarkan data pihaknya per 10 Desember 2010 menyebutkan, dari total 720 SPBU di Jabodetabek, ada 539 SPBU yang sudah menjual Pertamax. Sedangkan sisanya sebanyak 140 SPBU berpotensi switching tanki pendam. Adapun memerlukan investasi tangki berjumlah 41 SPBU. "Jadwal switching tangki pendam, migrasi dispenser, dan nozzle diperkirakan selesai 100% pada akhir Februari 2011," katanya.

Depot-depot yang dipersiapkan untuk Jabodetabel antara lain Depot Plumpang, Depot Cikampek, dan Depot Tanjung Gerem. Di depot Plumpang, kapasitas timbun Premium saat ini 106.260 kiloliter (kl) dan Pertamax 34.154 kl. "Tangki 5 dan Tangki 13 di Plumpang akan direlokasi menjadi Pertamax dengan kapasitas 11.000 kl," kata Karen.

Untuk kapasitas Depot Cikampek saat ini 39.916 KL Premium dan 9.873 KL Pertamax. Selanjutnya, kapasitas Depot Tanjung Gerem 33.473 KL Premium dan 9.959 KL Pertamax. Kedua Depot ini, menurut Karen, tidak perlu relokasi jika 53% pengguna Premium beralih ke Pertamax.

Karen mengungkapkan nilai total investasi tiga depot tersebut untuk pengaturan BBM subsidi mencapai Rp1,5 miliar dan secara umum infrastruktur depot di Jabodetabek sudah siap per Januari 2011. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top