Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}JAKARTA: Penerapan hambatan non tarif atas produk elektronik impor dinilai sangat mungkin diterapkan sebagai salah satu bentuk perlindungan pasar dalam negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional yang telah ada.
Asal tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional, ya diperbolehkan, ujar Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh kepada Bisnis, hari ini. Deddy mengakui lonjakan impor untuk barang-barang tertentu yang masuk ke dalam negeri memang perlu diwaspadai. Dia mengatakan ada berbagai kebijakan yang dapat mendukung upaya perlindungan pasar dalam negeri di antaranya labeling dan penerapan SNI. Labeling sudah diterapkan. SNI untuk beberapa produk elektronik pun juga sudah jalan, sehingga dapat mengamankan pasar dalam negeri, tuturnya. Aturan perdagangan internasional, menurut dia, juga memungkinkan pemberlakuan tindakan pengamanan atau safeguard untuk impor produk tertentu yang mengalami lonjakan dalam periode tertentu. Jadi kalau ada lonjakan impor untuk produk elektronika dalam periode tertentu, safeguard bisa diterapkan, ungkap Deddy. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan banjir produk impor ke Tanah Air khususnya elektronika sebenarnya dapat ditahan melalui implementasi kebijakan tertentu. Dia mengakui industri dalam negeri memang belum memproduksi sebagian besar produk elektronik yang diimpor dari luar negeri.Namun, kata dia, kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya untuk menekan impor produk elektronik yang masuk. Industri dalam negeri harus didorong untuk itu, sehingga ketergantungan kita terhadap produk impor bisa ditekan, ungkapnya.Natsir menambahkan pengamanan pasar domestik menjadi salah satu bahasan yang masuk dalam RUU Perdagangan. Ini juga menjadi concern kita, karena kita tentu tidak mau pasar dalam negeri justru dikuasai oleh produk impor, sekalipun itu adalah produk-produk yang belum kita produksi. Justru hal ini seharusnya mendorong kita untuk menciptakan basis produksi di dalam negeri, jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Kementerian Perdagangan Inayat Iman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah pengawasan berkala untuk mencegah masuknya barang elektronik ilegal ke dalam negeri. Pasalnya, kata dia, potensi masuknya barang elektronik ilegal cukup besar. Kalau mau dilihat, yang justru banyak beredar di pasaran itu adalah elektronik ilegal. Ini yang menggerus pasar dalam negeri makanya kita awasi, jelasnya. Dia mengatakan pihaknya juga akan memaksimalkan kebijakan penggunaan label berbahasa Indonesia untuk produk elektronika. Sampai saat ini, menurut Inayat, baik importir maupun produsen dalam negeri cukup gencar melakukan pendaftaran permohonan label bahasa Indonesia.(msb)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
